JK sebut gaji pejabat negara kecil tak sanggup sewa PSK artis

JK pun menilai tidak etis kepolisian merilis daftar nama pejabat yang menjadi pelanggan PSK artis.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku tidak percaya pejabat negara menjadi pelanggan PSK artis dengan tarif ratusan juta. Dasarnya, kata JK, gaji pejabat negara relatif kecil dan tidak akan mencukupi untuk membayar tarif PSK bertarif ratusan juta meski ada daftar pejabat yang menjadi pelanggan.

"Gaji pejabat negara kan kecil masa bisa bayar Rp 100 juta. Semua orang bisa masuk list. Bagaimana membuktikannya? Anda (wartawan) bisa buktikan tidak?" tutur JK di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (12/5).

Selain itu, JK pun menilai tidak etis kepolisian merilis daftar nama pejabat yang menjadi pelanggan PSK artis. Menurut JK, hal itu bagian dari pencemaran nama baik. "Saya kira tidak etis, Tidak boleh dong, masa pengakuan orang anda sebarkan. Itu mencemarkan nama baik orang. Kalau tertangkap basahlah. Kalau daftar anda (wartawan) juga bisa buat daftar hari ini. Tidak etis dibuka dan bisa melanggar hukum karena tidak ada buktinya," ucap JK.

Sebelumnya, RA, mucikari artis AA mengatakan, salah satu pelanggan yang kerap menyewa pekerja seks komersial (PSK) yang di bawah koordinasinya, adalah kalangan anggota DPR. RA membawahi 200 PSK yang dibanderol Rp 80-200 juta.

"Iya anggota DPR, ya beberapa kalangan lainnya," kata tersangka RA di Mapolres Jakarta Selatan, Senin (11/5).

Namun saat ditanya apakah pelanggan memakai pengaman atau kondom saat berhubungan, pria yang biasa disapa Obbie ini enggan menanggapinya. Dia mengaku tidak tahu semua hal yang menyangkut PSK di dalam kamar.

"Kalau detail itu saya tak tahu. Nggak tahu pakai atau tidak," ujarnya.

RA mengatakan, dia harus harus melakukan rapat lebih dulu dengan pelanggan sebelum menyewa PSK. Setelah itu, pelanggan memilih PSK lewat foto.

"Fotonya di dalam HP bukan katalog. Mereka tunjuk mau yang ini dan itu (artis atau model)," tutupnya.