Jokowi buka peluang buat UU baru tentang pencegahan terorisme

Presiden menegaskan, pemerintah tidak mau gegabah dalam memutuskan persoalan ini.

Pemerintah masih mengkaji pembuatan payung hukum untuk pencegahan tindakan terorisme. Apakah akan melakukan Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau menerbitkan Perppu. Selain itu bisa juga membuka kemungkinan untuk membuat Undang-Undang baru soal pencegahan terorisme.

"Masih dalam proses semuanya. Bisa nanti revisi UU, bisa nanti Perppu, bisa nanti membuat UU baru mengenai pencegahan (terorisme)," kata Presiden Joko Widodo di Istana, Jakarta, Rabu (20/1).

Presiden menegaskan, pemerintah tidak mau gegabah dalam memutuskan persoalan ini. Pemerintah akan konsultasi dengan pimpinan DPR, MPR dan para pimpinan lembaga tinggi negara.

"Masih ini masih dalam proses kita kan juga konsultasi dengan DPR, tadi dengan ketua MPR dan juga dengan lembaga negara yang lain kemarin. Intinya mereka mempunyai pemikiran yang sama pentingnya ada beberapa alternatif yang ini belum diputuskan," jelas Jokowi.

Walaupun tidak ingin gegabah, lanjut Jokowi, pemerintah akan secepatnya membuat payung hukum bagi aparat untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan terorisme. Bila sudah ada payung hukum, Jokowi yakin terorisme di Indonesia dapat dicegah.

"Karena memang sekarang ini memang mau tidak mau ada sebuah apa keperluan yang sangat mendesak untuk segera diselesaikan. Sehingga polisi bisa melakukan pencegahan-pencegahan yang diberikan payung hukum yang jelas sehingga ada keberanian bertindak di lapangan," tutup Jokowi.

Baca juga:
Yang harus ada dan perlu dihapus jika UU Terorisme direvisi
Ketua MPR: Revisi UU Terorisme untuk pencegahan, bukan represif
Revisi UU Terorisme, tugas & kewenangan BNPT diminta diperjelas
Imbas teror bom Sarinah, keamanan gedung DPR bakal diperketat
Kampus di Pakistan diserang militan, 50 luka-luka
Bahrun Naim didesak keluar dari persembunyian
Kontroversi BIN minta wewenang tangkap dan tahan teroris