Jokowi: Ini Uang Rakyat dari Pajak Dibelanjakan Produk Impor, Bodoh Sekali
"Ini APBN loh. ini uang APBD loh. belinya produk impor. nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain apa nggak bodoh orang kita ini?," tanyanya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kesal dalam negeri masih banjir produk impor. Saking kesalnya, geram, Jokowi sampai menyebut kabinet di bawahnya bodoh karena membelanjakan uang rakyat yang dikumpulkan dari pajak malah dibelanjakan impor.
"ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak baik PPN, PPh Badan, PPh perorangan, PPh karyawan, bea ekspor, dari PNBP dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah kemudian belanjanya belanja produk impor. Bodoh sekali kita. Maaf. kita ini pintar-pintar, tapi kalau caranya seperti ini bodoh sekali kita. saya harus ngomong apa adanya," katanya dalam pembukaan Rakornaswasin BPKP, Selasa (14/6).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
Dengan tidak membeli produk lokal, kata dia, berarti nilai tambah dari produk tersebut masuk ke negara lain. Padahal secara jelas ia mendorong adanya nilai tambah ke tanah air.
"Ini APBN loh. ini uang APBD loh. belinya produk impor. nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain apa nggak bodoh orang kita ini?," tanyanya.
Lebih lanjut ia meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) turut mengawal dengan ketat. Pengawasan ditujukan pada program-program terkait pembelian produk dalam negeri.
"Saya minta APIP BPKP mengawal serius program ini dan harus berhasil. belanja produk dalam negeri harus berhasil," tegasnya.
Banyak Alasan
Lebih lanjut, Jokowi mengaku menemukan sejumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang enggan membeli produk lokal. Ia geram dengan alasan yang didengarnya.
"Saya tahu banyak kementerian, banyak lembaga, banyak daerah tidak mau membeli produk dalam negeri. Alasannya macam-macam, speknya gak pas lah, kualitasnya gak baik lah. Alasan banyak sekali. itu yang bapak ibu (APIP dan BPKP) kawal," katanya.
Masih terkait hal ini, ia meminta produk-produk impor yang masih ada di e-katalog untuk lebih baik diturunkan. Artinya, prioritasnya terhadap produk dalam negeri.
"Ada 842 produk di dalam e-catalog yang sebetulnya produksi di dalam negerinya itu ada. untuk apa itu? coret. 842 itu. drop kalau memang produk di dalam negerinya sudah ada. untuk apa dipasang di e-catalog? ini lah tugasnya APIP, tugasnya BPKP," kata dia.
Minta Jajarannya Peka
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebut 60 negara di dunia ekonominya akan ambruk. Bahkan 40 diantaranya disebut telah dipastikan merosot.
Dengan demikian, ia meminta jajaran pembantunya di kementerian untuk bisa peka terhadap kondisi ini. Tujuannya, guna bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan dari ketidakpastian global.
"IMF menyampaikan bahwa akan ada kurang lebih 60 negara yang akan ambruk ekonominya, yang 40 diperkirakan pasti," kata dia, dalam pembukaan Rakornaswasin BPKP, Selasa (14/6).
Ia menyampaikan, dunia saat ini tengah mengalami ketidakpastian utamanya di sektor pangan dan energi. Sehingga, akan berdampak pada kondisi ekonomi di dalam negeri.
Buktinya, sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan. Dan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap sektor energi mengalami peningkatan.
"Inilah ketidakpastian yang saya sampaikan dan kita semua harus punya kepekaan, harus punya sense of crisis semuanya. Kerja sekarang ini tak bisa hanya makronya, tidak bisw, mikronya, detailnya harus tahu," paparnya.
Guna mendukung hal itu, ia meminta Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh untuk melakukan pengawasan. Utamanya menyoroti detail.
"Inilah yang sering saya sampaikan ke pak Ateh, pak Kepala BPKP, pak detail ini di cek pak. Untuk apa? Policy-nya (aturan kebijakan) jangan sampai keliru," tegasnya.
Reporter: Arief Rahman/Liputan6
Baca juga:
Jokowi Geram Belanja Pemerintah Pusat hingga Daerah Didominasi Produk Impor
Hadapi Gejolak Global, Jokowi Kembali Ingatkan Menteri Peka Ancaman Krisis Ekonomi
Istana Jawab Kabar Sebut PAN Bakal Masuk Kabinet
Siswa SMA ini Suaranya Betul-Betul Mirip Jokowi, Guru & Temannya Sampai Takjub
Survei Charta Politika: Mayoritas Publik Setuju Jokowi Reshuffle Kabinet
Jelang Reshuffle Kabinet, PKB Sindir Menteri Sibuk Pencitraan di ATM
Megawati Keliling Sarinah: Lebih Baik Saya Lihat Sebelum Diresmikan Pak Jokowi