Jokowi Lantik 3 Wamen di Penghujung Pemerintahan, PDIP Singgung Bagi-Bagi Jabatan

"Pelantikan wamen merupakan bagian dari kewenangan prerogatif presiden sehingga tentu saja kami berharap agar ini ditempatkan sebagai bagian dari transisi dari kekuasaan itu," kata Hasto kepada wartawan di Hasto di Gedung DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro No 58, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (20/7).

Namun, Hasto menilai, perlu ada evaluasi kala memasuki masa transisi supaya ada landasan bagi pemerintahan baru sehingga semangat kemajuan terutama keadilan dan percepatan mewujudkan kesejahteraan rakyat dapat dilakukan.

"Kami melihat sebenarnya waktu-waktu ke depan ini adalah proses transisi pemerintahan yang harus dilakukan evaluasi secara kritis bagaimana terhadap pemerintahan sebelumnya," ucap dia.

Lebih lanjut, Hasto menjelaskan, kontruksi dalam tata pemerintahan yang baik menteri itu seseorang yang menguasai kompetensi di bidangnya.

Karena dia merupakan pembantu presiden dan kedudukannya kuat. Sehingga posisi menteri maupun wamen seharusnya dipilih dari kalangan profesional. Apalagi, melihat tantangan pemerintahan ke depan tidaklah ringan.

"Untuk menjadi seorang menteri, termasuk wakil menteri memerlukan syarat-syarat leadership, syarat-syarat teknokratik, syarat-syarat memahami bagaimana kebijakan melalui legislasi, melalui perencanaan keuangan yang baik itu dapat diatasi berbagai masalah bangsa dan negara," ujar dia.

"Maka profesionalitas, kompetensi dari kementerian itulah yang diharapkan oleh PDI Perjuangan daripada sekadar bagi-bagi jabatan kekuasaan politik," sambung dia.

Lebih jauh, Hasto menyebut struktur kementerian yang ada saat ini sebenarnya masih relevan di dalam menjawab berbagai tantangan-tantangan ke depan.

"Tetapi dengan melihat beban anggaran ya sangat berat akibat ketergantungan terhadap utang luar negeri kita," ucap dia.