Jokowi Minta Anggaran Kesehatan Rp132 Triliun Fokus Tangani Gizi dan Cegah Penyakit
Pemerintah mengalokasikan dana Rp132,2 triliun untuk anggaran kesehatan dalam APBN 2020. Anggaran ini naik hampir dua kali lipat dari realisasi anggaran kesehatan di tahun 2015 sebesar Rp69,3 triliun.
Pemerintah mengalokasikan dana Rp132,2 triliun untuk anggaran kesehatan dalam APBN 2020. Anggaran ini naik hampir dua kali lipat dari realisasi anggaran kesehatan di tahun 2015 sebesar Rp69,3 triliun.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta penggunaan anggaran fokus pada program pembangunan sumber daya manusia (SDM). Contohnya fokus pada urusan asupan gizi anak dan pencegahan penyakit.
-
Apa yang Jokowi khawatirkan mengenai peralatan kesehatan di daerah? "Jangan sampai peralatan yang tadi sudah sampe di kabupaten/kota, sudah sampe di provinsi tidak berguna gara-gara dokter spesialisnya yang tidak ada," sambungnya.
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Apa yang diungkap oleh Wakil Menteri Kesehatan? Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengungkap saat ini 300 perundungan di sekolah spesialis kedokteran. Hasil itu berdasarkan hasil investigasi Kemenkes di Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga, Universitas Sumatera Utara dan Universitas Sriwijaya.
-
Kenapa Jokowi meminta Kemenkes segera mengisi kekurangan dokter spesialis? "Tadi Pak Menkes sudah menyampaikan bahwa dokter umum masih kurang 124.000, dokter spesialis masih kurang 29.000. Jumlah yang tidak sedikit. Ini yang harus segera diisi," kata Jokowi dalam Peresmian Peluncuran Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta, Senin (6/5).
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Di mana Bupati Banyuwangi mengecek pelayanan kesehatan? Titik pertama yang ditinjau Ipuk adalah Puskesmas Kertosari. Di sana, Ipuk mengecek loket-loket pelayanan serta fasilitas yang ada.
Ini disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10).
"Biasanya di kementerian itu disebar ke semua, nah ini tidak fokus. Ini tolong betul-betul dikonsentrasikan fokus kepada urusan yang namanya ketercukupan asupan gizi, makanan tambahan, yang berkaitan dengan pola hidup sehat, yang berkaitan dengan pencegahan penyakit betul-betul menjadi sebuah area yang harus kita kerjakan," tegas Jokowi.
Selain kesehatan, Jokowi meminta sinergitas antara lembaga dan kementerian dalam pemberantasan narkotika. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyadari, narkotika bisa mengancam SDM Indonesia di masa mendatang.
"Apapun SDM kalau kita belum bisa menyelesaikan dan merampungkan urusan ini akan sangat sulit karena ini akan berkaitan dengan kriminalitas dengan kenakalan remaja," katanya.
Jokowi kemudian mengingatkan seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju soal pentingnya pendidikan etika, kebencanaan, politik dan budi pekerti. Dia menegaskan tanpa pendidikan tersebut SDM yang unggul tidak akan tercapai.
"Saya minta agar pendidikan etika, budi pekerti, pendidikan kebencanaan, pendidikan politik terutama ideologi Pancasila harus terus dilakukan secara sinergis lintas kementerian. Oleh karena itu, tugas Menko PMK saat ini memang bukan tugas yang ringan tapi sangat berat dan sangat strategis," tegasnya.
Baca juga:
Keakraban Sri Mulyani dan Prabowo Sebelum Rapat Terbatas dengan Jokowi
Jokowi Minta Menteri Jelaskan ke Publik Setiap Ada Perubahan Kebijakan
Jokowi: Pemerintah Subsidi Rp41 Triliun untuk BPJS, Rakyat Harus Ngerti Ini
Jokowi Usul Ganti Istilah Radikalisme Jadi Manipulator Agama
Rapat di Kemenko Polhukam, Menlu Retno Paparkan Persiapan KTT ke-35 ASEAN