Jokowi Soal Revisi UU KPK: Saya Harap DPR Punya Semangat Perkuat KPK
Jokowi memastikan dirinya akan menanggapi rencana RUU KPK, begitu pasal per pasal dalam draf tersebut dibacanya. Termasuk, soal sikapnya mengirimkan surat presiden (surpres) ke DPR.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku belum bisa berkomentar terkait rencana DPR merevisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Namun, dia berharap agar DPR juga memiliki komitmen yang sama untuk memperkuat KPK dalam memberantas korupsi.
"Yang jelas saya kira kita harapkan DPR mempunyai semangat yang sama untuk memperkuat KPK," katanya saat melakukan kunjungan kerja ke Pabrik Esemka Boyolali Jawa Tengah, Jumat (6/9).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
Jokowi memastikan dirinya akan menanggapi rencana RUU KPK, begitu pasal per pasal dalam draf tersebut dibacanya. Termasuk, soal sikapnya mengirimkan surat presiden (surpres) ke DPR.
"Saya melihat dulu yang direvisi apa. Saya belum lihat. Kalau sudah ke Jakarta, yang direvisi apa, materinya apa, saya harus tahu dulu, baru saya bisa berbicara," ujarnya.
"Yang pasti seperti kemarin saya sampaikan, KPK bekerja sangat baik dalam rangka pemberantasan korupsi," tutup Jokowi.
Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan RUU KPK berpotensi melemahkan lembaga yang kini dia pimpin dalam memberantas tindak pidana korupsi. Agus menyadari RUU KPK inisiatif DPR tersebut tidak akan menjadi UU jika Jokowi menolak. Karena UU dibentuk berdasarkan persetujuan DPR dan presiden.
"KPK percaya Presiden akan tetap konsisten dengan pernyataan yang pernah disampaikan bahwa Presiden tidak akan melemahkan KPK," kata Agus dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis 5 Agustus 2019.
Agus berharap Jokowi membahas terlebih dulu bersama akademisi, masyarakat dan lembaga terkait untuk memutuskan perlu atau tidaknya merevisi UU KPK.
"KPK percaya, presiden akan tetap konsisten dengan pernyataan yang pernah disampaikan bahwa Presiden tidak akan melemahkan KPK. Dan KPK juga mendukung program kerja Presiden melalui tugas pencegahan dan penindakan korupsi," ujar dia.
Reporter: Lisza Egeham
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Fahri Hamzah Klaim Jokowi Setuju Revisi UU KPK
Revisi UU KPK, Istana Minta Publik Tak Khawatir karena Jokowi Belum Respons
Istana Sebut Kekhawatiran Soal Revisi UU KPK Tidak Diperlukan
Jokowi Dituntut Tolak Teken Surpres Bahas RUU KPK
Perlawanan KPK UU Mau Direvisi Sampai Sebut Pemerintah & DPR Bohongi Rakyat
Protes Capim dan Revisi UU, Pegawai KPK Anggap Sebagai Lonceng Kematian
PDIP: Revisi UU KPK Untuk Perbaikan