Jokowi: Tak ada institusi punya kekuasaan mutlak, apalagi diktator
Jokowi: Tak ada institusi punya kekuasaan mutlak, apalagi diktator. Lembaga negara saling mengawasi. Konstitusi negara mencegah munculnya mobokrasi. Tidak mudah patuh dan taat kepada konstitusi di tengah dunia yang berubah dengan cepat.
Presiden Joko Widodo hari ini membuka Simposium Internasional Mahkamah Konstitusi se-Asia yang berlangsung di Kampus Universitas Sebelas Maret Solo. Dihadiri ribuan tamu baik dari dalam dan luar negeri, Jokowi berpesan demokrasi tidak bisa kalah dengan pengerahan massa yang memaksakan kehendak.
Dalam sambutannya di hadapan para delegasi, Jokowi kembali menyinggung soal diktator dan otoriter. "Tidak ada satu pun institusi yang memiliki kekuasaan yang mutlak, apalagi seperti diktator. Konstitusi memastikan adanya perimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara," kata Presiden Jokowi di hadapan peserta simposium, Rabu (9/8).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Di mana Jokowi meninjau persediaan beras? Jokowi dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Labuhanbatu dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU. Dia direncanakan mengecek bahan pokok di Pasar Gelugur Rantauprapat, serta meninjau persediaan beras dan menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kenapa Presiden Jokowi mendukung Timnas Indonesia? Dalam unggahan yang sama, Jokowi menyisipkan doa dan harapan agar Timnas Indonesia mampu melaju hingga ke babak berikutnya. “Selangkah lagi untuk melaju ke fase kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2026, Teruslah berjuang dengan penuh semangat” ungkapnya.
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
Lembaga negara saling mengawasi. Konstitusi negara mencegah munculnya mobokrasi. "Yang memaksakan kehendak atas nama jumlah masa," imbuh Jokowi.
Dengan demikian, akan terbangun demokrasi yang sehat yang baik. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menambahkan, tidak mudah patuh dan taat kepada konstitusi di tengah dunia yang berubah dengan cepat. Banyak hal baru yang muncul dan berpotensi menjadi tantangan.
"Tantangan kita dalam berkonstitusi tidak sepenuhnya mudah. Dunia berubah dengan cepat. Banyak hal-hal baru yang muncul. Dibandingkan dahulu saat konstitusi kita masing-masing disusun.
Simposium ini merupakan serangkaian acara Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions/AACC) yang diawali oleh pertemuan Dewan Anggota atau Board of Member Meeting (BOMM) MK se-Asia. Acara yang dimulai sejak 7 Agustus tersebut diikuti oleh 13 negara Asia.
Hadir dalam simposium ini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, para ketua MK se Asia dan institusi sejenis, serta ratusan mahasiswa undangan dari berbagai universitas di Solo dan sekitarnya.
Baca juga:
Yusril sindir cara cepat pemerintah bubarkan ormas
Presiden Jokowi: Masak wajah saya begini dibilang diktator
Tolak Perppu Ormas bukan berarti Gerindra menentang Pancasila
Mendagri pastikan selain HTI ada ormas lain yang akan dibubarkan
Politisi NasDem tuding Gerindra, Demokrat, PKS & PAN dukung Khilafah