JPU: Juliari Gunakan Fee Paket Bansos Covid-19 untuk Sewa Pesawat Pribadi
Dalam perkara ini, Juliari Batubara dinilai JPU KPK terbukti menerima suap Rp32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bantuan sosial sembako Covid-19 di wilayah Jabodetabek.
Jaksa penuntut umum (JPU) KPK menegaskan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menggunakan fee dari penyedia paket bansos Covid-19 untuk menyewa pesawat pribadi. Sebelumnya, Juliari sempat berkelit jika kepergiannya ke beberapa kota menggunakan dana hibah undian.
"Perjalanan terdakwa dengan tujuan Denpasar, Semarang, dan Lampung tidak dapat dibiayai dengan dana hibah karena tidak masuk kriteria yang disyaratkan sebagaimana Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat dari Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dalam Bentuk Uang," kata JPU KPK Dian Hamisena saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, seperti dikutip Antara, Rabu (28/7).
-
Bagaimana cara membedakan Bansos milik Jokowi dengan Bansos Kemensos? Cara paling mudah mengetahui perbedaannya, Bansos milik Jokowi yakni pada tas kantong merah putih itu ada logo Istana Presiden RI. Sementara di versi Bansos Kemensos tertulis 'Bantuan Presiden Republik Indonesia Melalui Kementerian Sosial' namun tidak ada logo Istananya.
-
Apa modus yang digunakan dalam korupsi Bansos Presiden Jokowi? Modusnya sama sebenernya dengan OTT (Juliari Batubara) itu. (Dikurangi) kualitasnya," ucap Tessa.
-
Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bansos Presiden Jokowi? Pada kasus ini, satu orang telah ditetapkan menjadi tersangka yakni Direktur Utama Mitra Energi Persada sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020, Ivo Wongkaren, alias IW.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
Menurut JPU KPK, berdasarkan Pasal 15 juncto Pasal 16 Ayat (1) a dan b Peraturan Menteri Sosial No. 8/2019, diatur penggunaan hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang tidak dapat digunakan untuk biaya transportasi kecuali untuk biaya sewa transportasi udara untuk peninjauan lokasi bencana oleh menteri dan biaya sewa transportasi udara untuk peninjauan lokasi daerah pesisir, pulau-pulau kecil, tertinggal, dan/atau perbatasan antara negara oleh menteri.
"Berdasarkan ketentuan tersebut maka biaya perjalanan terdakwa ke Denpasar, Semarang, dan Lampung tidak dapat menggunakan dana hibah dalam negeri karena tidak memenuhi syarat sehingga terdakwa menggunakan uang fee yang dikumpulkan oleh Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso dari para penyedia bansos sembako," ungkap jaksa.
Matheus Joko Santoso adalah pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan bansos sembako periode April-Oktober 2020, sedangkan Adi Wahyono selaku Kabiro Umum Kemensos sekaligus PPK pengadaan bansos sembako Covid-19 periode Oktober-Desember 2020.
Dalam surat tuntutan, jaksa KPK menyebutkan bahwa Adi Wahyono menyerahkan uang sebesar Rp270 juta kepada sekretaris pribadi Juliari Batubara, Selvy Nurbaity, untuk pembayaran sewa pesawat Juliari ke Denpasar pada tanggal 20 dan 23 Agustus 2020 untuk empat orang.
Selanjutnya, Adi Wahyono dan Matheus Joko menyerahkan uang sebesar Rp300 juta kepada Selvy Nurbaity untuk pembayaran sewa pesawat Juliari ke Semarang, seperti bukti rekaman percakapan telepon antara Adi dan Selvy pada tanggal 2 November 2020.
Terakhir, Adi Wahyono menyerahkan uang sebesar Rp275 juta kepada Selvy untuk pembayaran sewa pesawat Juliari ke Lampung pada tanggal 30 November 2020. Namun, perjalanan itu dibatalkan sehingga Selvy menerima pengembalian uang sebesar Rp206,5 juta dari perusahaan carter pesawat dan sudah dikurangi biaya administrasi pembatalan.
Dalam perkara ini, Juliari Batubara dinilai JPU KPK terbukti menerima suap Rp32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bantuan sosial sembako Covid-19 di wilayah Jabodetabek.
Juliari dituntut 11 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain pidana badan, Juliari juga dituntut untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp14.597.450.000,00 subsider 2 tahun penjara dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun sejak Juliari selesai menjalani pidana pokoknya.
Baca juga:
JPU KPK: Juliari Terima Laporan Penerimaan Fee Paket Bansos Covid-19 dari Anak Buah
Jaksa KPK Tuntut Hak Politik Eks Mensos Juliari Dicabut Selama 4 Tahun
Korupsi Bansos Corona, Eks Mensos Juliari Dituntut 11 Tahun Bui & Ganti Rugi Rp14,5 M
Klaim Tak Terima Suap, Eks Mensos Juliari Harap Dapat Tuntutan yang Adil
Eks Mensos Juliari Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Korupsi Bansos Covid Hari Ini