Jual beli jabatan & perizinan jadi kasus terbanyak kepala daerah terjerat hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap kepala daerah. Kali ini KPK menangkap Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra dalam operasi tangkap tangan, Jumat malam.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap kepala daerah. Kali ini KPK menangkap Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra dalam operasi tangkap tangan, Jumat malam.
Sunjaya diduga menerima suap terkait jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Cirebon.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Kapan Kejagung mulai mengusut kasus korupsi impor emas? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
Sekjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik Piliang menyebut dugaan tersebut menguatkan data yang dimiliki pihak Kemendagri. Akmal mengatakan selama hampir 14 tahun terakhir, jual beli jabatan dan jual beli perizinan menjadi kasus terbanyak yang membelit kepala daerah.
"Hampir 14 tahun terakhir kita catat jual beli jabatan, jual beli izin, memainkan pengadaan barang dan jasa kemudian memainkan dana hibah. 7 hal ini yang kita catat dan yang paling banyak itu adalah mutasi dan perizinan," kata Akmal dalam diskusi di warung Daun dengan tema 'Kepala daerah Terjerat Siapa Tanggung Jawab', Jakarta Pusat, Sabtu (27/10).
Menurut Akmal, ada banyak faktor kepala daerah melakukan dua transaksional tersebut. Satu di antaranya adalah utang piutang politik. Kepala daerah, kata Akmal, kepalang bingung saat harus melunasi utang piutang politik sementara dana daerah tidak mencukupi.
"Sering kali dia punya piutang politik, mau bayar pakai apa? Dana yang masuk dari pusat katakanlah Rp 1 triliun apakah di kas nya ada Rp 1 triliun? Tidak, kenapa? ada sistem akuntabilitas keuangan kita mengatakan oke uang Anda kita hadirkan ketika Anda buat pertanggungjawaban nah ketika mereka membutuhkan dana, dana tidak tersedia yang paling mudah itu (transaksional jabatan atau perizinan)," ujarnya.
Diketahui, dalam kurun satu bulan KPK menangkap dua kepala daerah yakni Bupati Bekasi dan Bupati Cirebon. Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin diduga menerima suap atas perizinan IMB proyek Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, sebesar Rp 7 miliar dari Billy Sindoro, Direktur Operasional Lippo Grup selaku pemilik mega proyek Meikarta.
Uang Rp 7 miliar merupakan bagian dari Rp 13 miliar yang dijanjikan akan diterima politisi Partai Golkar tersebut.
Sementara Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra ditangkap atas dugaan menerima suap sebesar Rp 100 juta terkait jual beli jabatan di Pemkab Cirebon. Politisi PDIP itu juga diduga menerima gratifikasi dengan total Rp 6,4 miliar.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwatta mengatakan dalam konferensi pers kemarin mengatakan penerimaan suap ataupun gratifikasi oleh Sunjaya diduga untuk pembiayaan logistik Pilkada 2018.
"Bupati ini menjual jabatannya dalam rangka mengembalikan modal apalagi dia petahana," kata Alex.
Baca juga:
Kemendagri sebut utang piutang politik jadi faktor kepala daerah terjerat korupsi
Kepala daerah marak ditangkap KPK, masyarakat ikut andil bertanggung jawab
Marak kepala daerah ditangkap KPK, ini program Jokowi-Ma'ruf perangi korupsi
Bupati pendukung Jokowi diciduk KPK, tim Prabowo bersyukur tak libatkan kepala daerah
Jubir Prabowo soroti 3 kepala daerah pendukung Jokowi yang ditangkap KPK
Jika kepala daerah terjerat korupsi, timses minta rakyat tak salahkan Jokowi