Jubir: Presiden Jokowi Setia Pada Konstitusi UUD 1945 dan Agenda Reformasi
Partai Amanat Nasional (PAN) masuk dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Disebut-sebut, masuknya PAN untuk memuluskan rencana Amandemen UUD 1945.
Partai Amanat Nasional (PAN) masuk dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Disebut-sebut, masuknya PAN untuk memuluskan rencana Amandemen UUD 1945.
Juru Bicara Presiden, Fadjorel Rachman, menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap setia pada konstitusi UUD 1945. Dia juga menepis kehadarin PAN dalam koalisi pemerintah untuk menambah suara agaar Amandemen UUD 1945 lolos.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kapan Presiden Joko Widodo menyelesaikan pendidikannya di Universitas Gadjah Mada? Masuk kuliah pada 1980, ia berhasil menyelesaikan pendidikannya 5 tahun berselang.
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Siapa yang mengunjungi Presiden Jokowi di Indonesia? Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan dari pemimpin Gereja Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 4 September 2024.
-
Siapa yang meminta tanda tangan Presiden Jokowi? Pasangan artis Vino G Bastian dan Marsha Timothy kerap disebut sebagai orang tua idaman. Pasalnya demi impian sang anak, Jizzy Pearl Bastian, pasangan orang tua ini rela melakukan segala cara.
"Tidak benar. Presiden Jokowi setia kepada konstitusi UUD 1945 dan agenda reformasi," katanya kepada merdeka.com, Kamis(2/9).
Sebelumnya diketahui Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noer mengungkap, Presiden Joko Widodo menolak amandemen UUD 1945, baik seluruh maupun terbatas. Termasuk perpanjangan masa jabatan presiden.
Hal itu disampaikan ketika Presiden Jokowi mengundang partai koalisi pemerintah non parlemen ke Istana. Jokowi menggelar pertemuan dengan PBB, Perindo, Hanura, PSI, dan PKPI, Rabu (1/9).
Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra yang berhalangan hadir menyampaikan pesan kepada Jokowi melalui Afriansyah terkait amandemen terbatas. Sebagai pakar hukum, Yusril siap membantu jika presiden memilih amandemen.
"Saya hanya tambahkan pesan dari pak Yusril kalau pemerintah mau lakukan amandemen terbatas, ketum kami siap untuk dimintai pendapat dan masukannya sebagai orang yang mengerti tata megara dan hukum," ujar Afriansyah kepada wartawan, Rabu (1/9).
Yusril memperlihatkan sikap dukungan untuk amandemen. Namun, ternyata Jokowi menolaknya. Kata Afriansyah, Jokowi tidak setuju tetapi menyerahkan hal tersebut kepada MPR RI.
"Tapi jawaban presiden beliau tidak setuju dengan amandemen maupun terbatas atau bagaimana. Presiden tidak setuju tapi beliau serahkan ke MPR atau ke senayan sana," ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, hanya PBB yang menyampaikan pandangan khusus terkait amandemen. Pertemuan itu juga tidak membahas mengenai bergabungnya PAN ke partai koalisi pemerintah.
Inti pertemuan tersebut ada tiga hal, yaitu mengenai penanganan Covid-19, perekonomian dan pemindahan ibu kota.
"Intinya dalam pertemuan itu ada tiga hasil pemaparan yang disampaikan presiden. Soal penanganan Covid, perekonomian dan soal pemindahan ibu kota," jelas Afriansyah.
Baca juga:
PBB: Jokowi Tolak Amandemen UUD 1945 dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
Pusako Andalas Sebut 3 Indikator Amandemen UUD 1945 Bukan Keinginan Rakyat
Pimpinan MPR Tak Ingin Isu Amandemen UUD 1945 Jadi Bola Liar
NasDem: Amandemen UUD 1945 Tak Sesederhana yang Dibayangkan, Buka Kotak Pandora
Pimpinan MPR Tegaskan Jangan Sampai Wacana Amandemen UUD Rusak Tatanan Bangsa
PKS: Koalisi dan Oposisi Jomplang, Ide Amandemen Jadi Berbahaya