Jubir soal Penurunan Indeks Persepsi Korupsi: Tidak Semua di Arahkan ke KPK
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri menjelaskan, jika dibedah penyebab dari penurunan IPK, hampir semua lembaga-lembaga di negeri ini turut serta bertanggung jawab.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri menegaskan penurunan indeks persepsi korupsi (IPK) merupakan tanggung jawab banyak pihak.
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia terjun dari peringkat 96 pada 2021 menjadi 110 pada 2022 dari 180 negara, merujuk pada hasil Transparency International Indonesia.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Siapa yang diperiksa KPK terkait kasus korupsi SYL? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin. Dia hadir diperiksa terkait kasus tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
"Tidak semua di arahkan ke KPK," katanya di Jakarta, Minggu (12/2).
Dia menjelaskan jika dibedah penyebab dari penurunan IPK, hampir semua lembaga-lembaga di negeri ini turut serta bertanggung jawab.
"IPK banyak variabel dan komponennya, kalau mau objektif, jika dilihat dari komponen penilaiannya, harus objektif siapa saja yg harus bertanggung jawab," ujarnya.
Ali bahkan merasa heran, karena negara lain tidak seramai Indonesia dalam menanggapi hasil IPK.
"Terlebih kemudian fokusnya hanya seolah-olah tanggung jawab KPK. Kita tahu kata kuncinya korupsi, jadi wajar saja kalau semua orang cara pandangnya matanya ke KPK semua," ungkapnya seperti dilansir dari Antara.
Bahkan yang lucu, kata dia, penurunan indeks itu dikaitkan dengan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), perubahan Undang-Undang KPK hingga pimpinan KPK yang katanya ugal-ugalan.
"Artinya belum paham apa sih IPK itu, jangan kemudian bahwa hal-hal teknis dikaitkan dengan naik-turunnya IPK," jelasnya.
Ali berharap agar semua pihak bertanggung jawab dan tidak boleh saling menyalahkan.
"Kalau mau optimistis memperbaiki angka IPK, sama-sama cari solusi," tutupnya.
(mdk/fik)