Kabareskrim tunggu data lengkap hasil audit BPK terhadap KPU

Budi janji siap menindaklanjuti jika BPK meminta Bareskrim mengusut mengenai dugaan terjadinya kerugian negara.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Pol Budi Waseso mengaku masih menunggu data dari Badan Pengawasan Keuangan (BPK) mengenai hasil audit anggaran yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu 2014.

"Kemarin saya sudah ke BPK meminta itu (data hasil audit) tapi belum ada keputusan dari BPK. Jadi menunggu final dulu prosedur yang dilakukan BPK sebelum diputuskan penyelidikan," kata Budi di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7).

Namun, dia berjanji jika BPK meminta Bareskrim mengusut mengenai dugaan terjadinya kerugian negara, pihaknya siap menindaklanjuti. Dia juga apresiatif jika nantinya BPK menyerahkan pembongkaran kasus itu pada Bareskrim.

"Itu terserah BPK, kalau ada keputusan untuk penyelidikan, baru diserahkan ke KPK, Kejaksaan, atau polisi. Itu terserah BPK," tuturnya.

Sebelumnya BPK menemukan adanya indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp 334 miliar di dalam hasil pemeriksaan pelaksanaan anggaran pemilu pada KPU. Ada tujuh jenis temuan ketidakpatuhan.

Ketujuh temuan itu rinciannya adalah indikasi kerugian negara sebesar Rp 34.349.212.517,69, potensi kerugian negara sebesar Rp 2.251.876.257,00, kekurangan penerimaan Rp 7.354.932.367,89, pemborosan sebesar Rp 9.772.195.440,11, yang tidak diyakini kewajarannya sebesar Rp 93.058.747.083,40, lebih pungut pajak sebesar Rp 1.356.334.734, dan temuan administrasi sebesar Rp 185.984.604.211,62.