'Kalau Ada Pendekatan Keamanan karena Ancaman KKB Masih Nyata di Papua'
KKB juga masih menyandera Pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mehrtens.
Teror dan kekerasan masih terus dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. KKB juga masih menyandera Pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mehrtens.
"Aksi teror yang dilakukan KKB sudah berkembang dari terorisme kepada insurgency (pemberontakan)," kata Direktur Eksekutif Institute For Peace and Security Studies (IPSS) Sri Yunanto dalam keterangannya, Senin (20/3).
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Kenapa TPS di Distrik Naikere rawan diserang KKB? Selain itu, kawasan Distrik Naikere rawan karena menjadi daerah perlintasan kelompok kriminal bersenjata (KKB)," tutur dia seperti dilansir Antara.
-
Kenapa KTT ASEAN digelar di Jakarta? KTT yang akan diselenggarakan di Jakarta tersebut menjadi momen penting bagi Indonesia sebagai tuan rumah untuk memfasilitasi dialog dan kerjasama antara pemimpin negara anggota.
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Kapan Kirab Kebo Bule di Surakarta diadakan? Surakarta memiliki tradisi pada perayaan malam 1 Suro atau bisa disebut malam tahun baru Hijriah.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
Yunanto mengatakan, diterapkannya undang-undang otonomi khusus ditujukan untuk memberikan keistimewaan terhadap Papua. Otonomi khusus juga diharapkan dapat mengatasi trauma masa lalu sebagai pemicu munculnya aksi kekerasan.
Terkait penyanderaan dilakukan KKB, Ia menambahkan cara penanganan terhadap sandera tidak tunggal dan tidak bisa dibahas secara terbuka. Dalam menangani kasus penyanderaan, terdapat dua prioritas yakni keselamatan sandera dan pelakunya bisa ditangani sesuai hukum berlaku.
"Kalau kemudian ada pendekatan keamanan yang khusus itu harus dipahami karena memang ancaman keamanannya masih nyata. Buktinya masih ada penyanderaan dan beberapa insiden keamanan lain," ujarnya.
Ia berpendapat bahwa pemerintah perlu bertindak cepat dalam menangani kelompok teror manapun sesuai dengan hukum yang berlaku agar tidak terkesan powerless (tidak berdaya). Aliran dana bagi wilayah otonomi juga diharapkan bisa diawasi secara sistematis supaya tidak hanya dimanfaatkan sebagian kelompok saja.
"Sistemnya itu harus bisa mengawasi semua wilayah, termasuk Papua, karena tujuan dana dalam kerangka otonomi itu untuk menyejahterakan rakyat," tegasnya.
Yunanto mengatakan, pemerintah Indonesia konsisten dengan kesepakatan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus yang direvisi tahun 2021. Namun, jika ada kasus kekerasan yang dilakukan oleh kelompok tertentu harus direspons dengan strategi yang integratif, mulai dari pendekatan persuasif, humanis, hingga operasi keamanan terbatas.
"Tetapi secara umum, pemerintah itu sudah melakukan pendekatan ekonomi, pendekatan sosial, bahkan kultural. Saya percaya bahwa kalau situasi keamanan itu sudah baik, tentu secara bertahap pendekatan keamanan juga akan dikurangi, dan lebih diutamakan pendekatan sosial, politik, ekonomi dan budaya," tandasnya.
(mdk/did)