Kang Emil Lantik 24 Pejabat Pemprov Jabar untuk Capai Visi Misi
Emil menuturkan, salah satu instrumen keberhasilan misalnya target 100 desa menjadi desa digital harus seluruhnya tercapai. Adapun serapan anggaran di tiap OPD minimal harus diangka 90 persen.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil melantik 24 pejabat struktural atau pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Jabar. Jumlah pejabat yang dilantik itu diluar dari kebijakan lelang terbuka untuk 15 jabatan pimpinan tinggi pratama yang pendaftarannya sudah dibuka sejak 29 Desember 2018 sampai 12 Januari 2019.
Pelantikan para kepala dinas, staf ahli dan asisten daerah digelar di Aula Barat Gedung Sate, Jumat (04/01/19). Dia menginginkan pejabat yang bekerja di dinas bisa menyesuaikan diri dengan pola kerjanya yang cepat.
-
Bagaimana PKB ingin membentuk poros yang berlawanan dengan Ridwan Kamil di Pilgub Jabar? "Kami belum ada obrolan sama sekali menyangkut soal sosok Kang Ridwan Kamil gitu, tapi yang sudah ada obrolan malah di Jabar. Kalau Kang RK maju di Jabar kami akan bikin poros di luar Kang RK kan gitu," tutur Huda.
-
Kapan Ridwan Kamil mencoblos? Hal itu ia sampaikan usai mencoblos surar suara di TPS 45, Jalan Gunung Kencana, Ciumbuleuit, Kota Bandung, Rabu (14/2).
-
Kenapa PKB ingin membentuk poros yang berbeda dari Ridwan Kamil di Pilgub Jabar? Ia mengatakan bahwa perbedaan poros sangat dibutuhkan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini agar publik memiliki banyak pilihan."Pokoknya prinsipnya PKB siap siapapun yang berkompetisi karena PKB akan menyuguhkan alternatif pilihan untuk publik, sebanyak-banyaknya," ujar Huda ketika ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (13/6)
-
Kenapa Padi Salibu dilirik Pemprov Jabar? Padi dengan teknologi salibu saat ini tengah dilirik Pemprov Jabar sebagai upaya menjaga ketahanan pangan.
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
Kang Emil menyatakan sejak dilantik pada 5 September 2018, dia sudah beradaptasi di lingkungan Pemprov Jabar. Dia menegaskan momentum awal tahun 2019 sudah saat mesin birokrasinya harus dilakukan penyegaran untuk menuntaskan target visi misinya.
Untuk itu, dia menerapkan kontrak kerja antara Gubernur dengan pejabatnya. Bila kinerjanya tidak bisa memenuhi harapan maka akan ada penyesuaian sesuai aturan berlaku. Menurut Emil, jabatan bukanlah hadiah tetapi harus didapatkan dengan prestasi.
"Nanti kalau tidak memungkinkan dia harus menyesuaikan karena nanti akan ada kontrak kerja karena jabatan ini kan bukan hadiah tapi harus didapatkan dengan prestasi," katanya.
Emil menuturkan, salah satu instrumen keberhasilan misalnya target 100 desa menjadi desa digital harus seluruhnya tercapai. Adapun serapan anggaran di tiap OPD minimal harus diangka 90 persen.
"Instrumen keberhasilannya ya target-target tercapai, misalnya kalau saya targetkan 100 desa jadi desa digital ya harus 100, anggaran minimal 90 persen jangan sampai 60 persen," jelasnya.
Baginya, rotasi jabatan adalah hal biasa dalam roda pemerintahan. Ia optimis dengan komposisinya sekarang ditambah 15 jabatan tinggi pratama yang dilelang secara terbuka akan membawa Jawa Barat sesuai dengan komitmennya.
"Sebagai Gubernur baru, saya butuh spek-spek yang sesuai, saya mah gak macem-macem, semua konsultasi ke Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri)," katanya.
Ia menyanggah anggapan bahwa pejabat ini adalah titipan karena ia memenangkan Pilgub Jabar tahun lalu. Profesionalisme dalam pengisian jabatan-jabatan strategis ditunjukan dengan terbukanya seleksi.
"Yang ada titipan itu kalau gak dilelang, itu baru ada titipan. Kalau seleksi terbuka mah independen, panelisnya independen," ujarnya.
"Memaksakan diri harus dari pemprov sendiri, terus yang dikorbankan kemajuan pembangunan, perubahan yang harus ngabret hanya demi alasan yang sebenarnya tidak sesuai hukum. Justru pertanyaannya balik kepada yang bertanya, kenapa kok keberatan? Jangan-jangan ada kepentingan," tandas Emil.
Baca juga:
Serapan Anggaran Dinkes Jabar Paling Rendah
Jalur Kereta Api Menuju Pangandaran Aktif, Tiket Promo Hanya Satu Rupiah
Rombak Sejumlah Kepala Dinas Jabar, Ridwan Kamil Buka Lelang Jabatan
Ridwan Kamil Janji Benahi Citarum Dalam 5 Tahun
100 Hari Kerja, Ridwan Kamil Kewalahan Terima Aduan Warga
Sambangi Lokasi Tsunami Selat Sunda, Ridwan Kamil Salurkan Bantuan Rp 3 Miliar
Pemprov Jabar Siapkan Rp 2 Miliar Bantuan Bencana Tsunami Selat Sunda