Kapolda Jabar & Pangdam Siliwangi tegaskan bakal sanksi aparat tak netral di Pilkada

Kapolda Jabar & Pangdam Siliwangi tegaskan bakal sanksi aparat tak netral di Pilkada. Kapolda Jawa Barat Irjen Agung Budi Maryoto dan Pangdam III Siliwangi Mayjen Besar Harto Karyawan menegaskan akan memberi sanksi tegas kepada aparat tak netral selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.

2018-06-25 15:48:29

Kapolda Jawa Barat Irjen Agung Budi Maryoto dan Pangdam III Siliwangi Mayjen Besar Harto Karyawan menegaskan akan memberi sanksi tegas kepada aparat tak netral selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Agung menekankan kepada seluruh anak buahnya untuk bertugas dengan baik dan tetap netral selama Pilkada.

"Beberapa kali yang saya tegaskan netralitas petugas harus dan wajib," kata Agung di Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Senin (25/6).

Agung mengatakan, kinerja anak buahnya sudah terbukti sejak Pilkada dimulai. Tidak ada laporan terkait adanya permasalahan netralitas dari petugas kepolisian. Sebab, porsi pengawalan dan pekerjaan yang dibebankan kepada institusinya merata ke semua pasangan calon.

"Saya juga sama empat paslon satu meja dan tanyakan apa ada yang tidak netral, jawabannya tidak ada," ujar Agung.

Agung menegaskan, akan memberikan sanksi jika ada petugas kepolisian yang terbukti tidak netral. Selain itu, ia meminta masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila anggota kepolisian mendukung salah satu paslon.

"Sanksinya kita ada peraturan Kapolri dari etik sampai pidana. Jadi tidak usah ragu," kata dia.

Agung menegaskan dalam perhelatan pesta demokrasi lima tahunan ini, personel Polri dan juga TNI fokus terhadap pengamanan. Tidak ada kegiatan lain di luar pengamanan Pilkada Serentak.

Hal serupa juga ditegaskan Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Besar Harto Karyawan. "Saya kira sudah final apa yang ditekankan Panglima dan Kapolri kegiatan mendukung suksesnya pesta demokrasi kita harus netral," ucapnya.

"Kalau terjadi pelanggaran, kita tidak akan sungkan memberikan tindakan tegas sesuai prosedur," tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, ketua umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan dugaan ketidaknetralan aparatur negara, yaitu Badan Intelijen Negara (BIN), TNI dan Polri, dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia.

Pernyataan presiden ke-6 Indonesia itu disampaikan berdasarkan kejadian sesungguhnya yang dia ketahui. SBY menyebut, selama dua periode memimpin negara ini, dirinya sangat mengenal soal ketiga lembaga yang dimaksud.

SBY mensinyalir adanya aparat TNI, Polri dan BIN yang diduga ikut berpolitik dan ingin menggagalkan calon-calon yang diusung Demokrat.

Dia lantas mengungkit pemeriksaan mantan Cawagub DKI Jakarta Sylviana Murni oleh Polri. Pemeriksaan Gubernur Papua Lucas Enembe, sampai pernyataan Antasari Azhar pascabebas dengan pernyataan-pernyataan yang menyudutkan pribadinya.

"Yang saya sampaikan bukan isapan jempol apalagi mendramatisir. Ini yang saya sampaikan cerita tentang oknum. Ini nyata kejadiannya, bukan hoaks," ucap SBY.

Baca juga:
Siaga 1, polisi ancam tembak di tembak buat perusuh Pilkada Bekasi
Anies: Pegawai Pemprov DKI tidak boleh kehilangan hak pilihnya
Laporan dugaan korupsi Khofifah, FKMS tegaskan tidak ada urusan politik
Kapolri sebut 114 anggota Polri-TNI buru KKB penembak pesawat di Papua
Wapres JK berharap DPR ubah cara pencoblosan dengan dicontreng
Prabowo Subianto temui Zulkifli Hasan jelang Pilkada serentak 2018
Sejumlah 'pocong' di Medan turun ke jalan ajak masyarakat tidak golput

(mdk/gil)