Kapolda Pastikan Belum Ada Penambahan Pasukan ke Papua Buru KKB
Kapolda Papua menyebut upaya penegakan hukum terhadap KKB yang mendalangi berbagai aksi penembakan terhadap warga sipil maupun aparat keamanan dan tindak kekerasan lainnya di wilayah pegunungan Papua masih tetap sama seperti sebelumnya.
Kapolda Papua Inspektur Jenderal Mathius D Fakhiri menegaskan sejauh ini belum ada rencana penambahan pasukan TNI dan Polri ke Papua yang ditugaskan khusus untuk memburu Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang kini telah dilabeli sebagai kelompok teroris.
"Saya selaku Kapolda Papua belum menerima penyampaian dari pimpinan soal itu. Selama ini pimpinan Polri dan TNI sudah memberikan pasukan yang kami minta. Tentu pasukan itu yang kita ke depankan untuk melakukan penindakan terhadap pihak-pihak yang mengganggu keamanan selama beberapa bulan terakhir, dalam hal ini KKB. Kami akan melakukan penindakan hukum secara tegas dan terukur," kata Irjen Fakhiri di Timika, dilansir Antara, Minggu (2/5).
-
Kenapa prajurit TNI menganiaya anggota KKB? Penyiksaan itu dilakukan prajurit TNI diduga kesal atas sikap Denius Kogoya yang ingin menebar teror membakar puskesmas kala itu.
-
Apa yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Papua? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Di mana penganiayaan terhadap anggota KKB terjadi? Di Puncak Jaya, khususnya di daerah Ilaga, Gome, dimana TKP itu terjadi (penyiksaan). Kita akan usut tuntas masalah ini. Apapun yang terjadi disana akan menjadi bahan untuk proses hukum nanti,” kata Izak saat jumpa pers di Jakarta, Senin (25/4).
-
Apa yang dilakukan prajurit TNI kepada anggota KKB? Peristiwa penyiksaan yang dilakukan sejumlah prajurit TNI terhadap seorang warga Papua diduga merupakan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) viral di media sosial.
-
Kapan Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) dibentuk? Dilansir dari kanal YouTube Bimo K.A, Daerah Istimewa Kalimantan Barat terbentuk pada tahun 1946.
-
Siapa saja yang terlibat dalam program pemberdayaan PKK Kaltim? "Program pemberdayaan PKK terdiri dari Pokja I sampai dengan Pokja IV, itu hampir semua OPD masuk di situ. Jadi mulai dari pola asuh anak, kemudian gemar membaca, gizi, dan kesehatan. Jadi 10 program PKK di dalam sub program PKK itu lah semua OPD masuk di dalam situ,"
Kapolda Papua menyebut upaya penegakan hukum terhadap KKB yang mendalangi berbagai aksi penembakan terhadap warga sipil maupun aparat keamanan dan tindak kekerasan lainnya di wilayah pegunungan Papua masih tetap sama seperti sebelumnya.
Dalam rangka itu, diperlukan pendekatan-pendekatan yang lebih humanis kepada semua elemen masyarakat dan pemerintah daerah di titik-titik krusial di mana KKB selama ini bercokol.
"Semua elemen masyarakat dan pemerintah daerah itu yang harus terus didorong untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam melakukan penggalangan bahkan menarik warga masyarakat yang terlibat dengan kelompok itu untuk keluar dan kembali menjalani aktivitas seperti masyarakat pada umumnya. Tentu Polri dan TNI akan melakukan langkah-langkah serius untuk menangani kelompok bersenjata ini," ujar putra asli Papua itu.
Melalui penegakan hukum yang tegas dan terukur itu, Kapolda berharap tidak akan terjadi hal-hal yang bisa menimbulkan permasalahan baru, terutama yang mengakibatkan jatuhnya korban dari masyarakat sipil.
"Kami tidak main-main dengan kelompok ini karena sudah sangat meresahkan. Namun penegakan hukum yang dilakukan tentu harus betul-betul terukur, dampak dari tindakan yang dilakukan jangan sampai menimbulkan persoalan baru. Kami tidak mau penindakan hukum yang dilakukan justru menimbulkan luka atau membuat masyarakat di tempat itu menjadi trauma dan takut," ujarnya.
Pasca Pemerintah menetapkan KKB sebagai kelompok teroris, sejumlah pihak di Papua menolak keputusan tersebut.
Bahkan Gubernur Papua Lukas Enembe dalam siaran persnya beberapa hari lalu meminta Pemerintah Pusat mengevaluasi kembali keputusan menetapkan KKB sebagai kelompok teroris.
Baca juga:
Senator Papua Barat Filep Wamafma Kritisi Pelabelan Teroris untuk KKB di Papua
Intip Latihan Keras 'Pasukan Setan' TNI di Hutan, Siap Tumpas Habis KKB di Papua
Pakar Nilai Keputusan Pemerintah Tetapkan KKB di Papua Sebagai Teroris Terburu-buru
Buru Kelompok Bersenjata, Pasukan TNI-Polri Mulai Dikirim ke Ilaga
Pangdam Kasuari Minta Tokoh Papua Barat Ajak Kelompok Pro Separatis Kembali ke NKRI
Penetapan KKB sebagai Teroris Dinilai Bahayakan Warga Sipil di Papua