Kapolri Pilih Gandeng Komnas HAM Ketimbang Bentuk TGPF Demo 22 Mei
Mantan Kapolda Metro Jaya ini mengakui, tim investigasi adanya kelemahan. Karena pihak kepolisian memiliki ruang terjadinya konflik kepentingan. Untuk itu pihak kepolisian membuka komunikasi dengan Komnas HAM.
Muncul desakan agar pemerintah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kerusuhan 21-22 Mei lalu. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, pihaknya lebih memilih menggandeng Komnas HAM ketimbang pembentukan TGPF.
Tito mengakui kalau Polri telah membentuk tim yang dipimpin Irwasum untuk menelusuri ada tidaknya pelanggaran HAM oleh aparat pada penanganan kerusuhan tersebut.
-
Kapan Mayjen Purn Sunarko ikut demo di KPU? Kedatangan Sunarko untuk menyampaikan protes terhadap hasil pemilu Pemilu 2024.Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko tidak ingin banyak bicara perihal salah mantan Danjen Kopassus ikut dalam barisan demo.
-
Kapan aksi demo terjadi? Aksi demo kali ini sangat besar, melibatkan tidak hanya mahasiswa tetapi juga para komika seperti Arie Kriting dan Mamat Alkatiri yang ikut turun berdemo.
-
Dimana demo buruh terjadi? Elemen buruh melakukan rasa di daerah Bekasi, Jawa Barat dan sekitarnya.
-
Dimana Makam Bergota Krajan berada? Makam Bergota Krajan, menurut warga sekitar, merupakan kompleks pemakaman paling tua di Bergota.
-
Dimana Stasiun Kutaraja berada? Stasiun Kutaraja berada di Kampung Baru, Baiturrahman, Banda Aceh, letaknya cukup berdekatan dengan Masjid Raya Baiturrahman.
-
Dimana Stasiun Kemidjen berada? Stasiun Kemidjen merupakan stasiun kereta api tertua di Indonesia. Stasiun yang dibangun perusahaan swasta Belanda, Nederlandsch Indische Maatschappij (NIS) pada tahun 1867 itu juga dikenal dengan nama Stasiun Samarang.
"Pertama, tim yang sudah ada sekarang dari investigasi polri itu dipimpin langsung oleh orang ketiga di Polri. Ini penting karena unsur internal ini bsa menembus batas-batas dalam institusi sendiri," katanya di Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis (13/6).
Mantan Kapolda Metro Jaya ini mengakui, tim investigasi adanya kelemahan. Karena pihak kepolisian memiliki ruang terjadinya konflik kepentingan. Untuk itu pihak kepolisian membuka komunikasi dengan Komnas HAM.
"Untuk apa ada TGPF kalau seandainya kalau Komnas HAM adalah otoritas resmi yang dibentuk oleh UU dan bukan posisinya di bawah presiden, apalagi di bawah Polri," jelasnya.
"Kita percayakan kepada Komnas Ham dan tim investigasi untuk bisa menembus ke dalam institusi sendiri. Karena TGPF untuk menembus sangat sulit untuk meminta outsider. Tapi insider lebih mudah menembus. Tapi membuka ruang kepada outsider yang merupakan otoritas resmi," tutup Tito.
Sebelumnya, Ketua Komisi Perlindungan Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Achmad Taufan Damanik mengaku siap jika pihaknya diperlukan masuk ke Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk meneliti kasus kerusuhan 21-22 Mei lalu. Namun, kata dia, hal itu dilakukan jika memang diperintah langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kalau presiden menunjuk Komnas HAM, ya iya. Tapi kan diputuskan pemimpin negara. Sementara kami enggak mau berandai-andai soal itu," kata Taufan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6).
Taufan mengaku tidak bisa menilai perlu tidaknya pembentukan TGPF. Dia menyerahkan semua keputusan pada presiden.
"Kami tidak mau mencampuri itu, kita kerja saja dengan mandat yang kita miliki, tim yamg kita miliki, koordinasi terus dengan Polri. Kami juga koordinasi dengan NGO," ungkapnya.
Dia melanjutkan, selama ini Komnas HAM selalu berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan kasus kerusuhan tersebut. Karena itu, Taufan berharap kasus kerusuhan bisa segera diselesaikan.
"Kami mendorong penyelesaian yang cepat dan kepatuhan terhadap standar," ucapnya.
(mdk/fik)