Kapolri ungkap bahaya paham khilafah: Satu persatu daerah bisa pisahkan diri
"Saya pernah jadi Kapolda Papua dua kali. Di daerah yang memiliki umat kristiani. Bahkan di satu daerah ada kota injil pertama di Indonesia. Lalu, NTB, Sulawesi utara, Maluku juga demikian. Bali, agama Hindu yang dominan," ujar dia.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan dampak penerapan ideologi Khilafah Islamiyah diterapkan di Indonesia. Tito menyebut ideologi tersebut bakal menjadi ancaman bagi Negara Kesatuan Indonesia (NKRI).
"Ideologi Khilafah menjadi ancaman bagi NKRI karena tidak paralel dengan konsep Pancasila," kata Tito di Jakarta, Selasa (17/7).
-
Bagaimana peran Ditjen Polpum Kemendagri dalam menangani radikalisme dan terorisme? Ketua Tim Kerjasama Intelijen Timotius dalam laporannya mengatakan, Ditjen Polpum terus berperan aktif mendukung upaya penanganan radikalisme dan terorisme. Hal ini dilakukan sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.
-
Apa yang dilakukan Tri Tito Karnavian kepada 6 Pj. Ketua TP PKK Provinsi? Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian melantik enam Penjabat (Pj.) Ketua TP PKK Provinsi.
-
Apa yang dikatakan Tito Karnavian mengenai APBD Mimika? Di Papua, Mimika. APBD hampir Rp7 atau 8 triliun untuk 200 ribu orang. Tapi ya kemajuan enggak banyak terjadi. Belanjanya enggak efektif dan efisien," kata Tito, dalam acara Musrenbangnas Bappenas, di JCC, Senayan, Jakarta, di kutip Selasa (7/5).
-
Kenapa Ditjen Polpum Kemendagri menggelar FGD tentang penanganan radikalisme dan terorisme? Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Fasilitasi Penanganan Radikalisme dan Terorisme di Aula Cendrawasih, Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah, Rabu (23/8).
-
Apa tujuan dari FGD tentang penanganan radikalisme dan terorisme yang diselenggarakan Ditjen Polpum Kemendagri? Lebih lanjut, Handoko berharap, FGD Penanganan Radikalisme dan Terorisme ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman dalam upaya penanganan penyebaran paham radikalisme dan terorisme. Dengan demikian, nantinya dapat terbangun stabilitas sosial politik dan keamanan dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia.
-
Apa yang dimaksud dengan "pikiran kotor" dalam konteks ini? Pikiran kotor merupakan salah satu bentuk gangguan yang dapat dialami oleh siapa saja. Ini bisa berupa berbagai hal, seperti pikiran tidak senonoh, cabul, hingga pikiran untuk melakukan perbuatan buruk seperti mencuri, membunuh, dan lain sebagainya.
Tito menjelaskan, sekitar 85 persen masyarakat Indonesia memang beragama muslim. Namun, hal tersebut bukan berarti konsep ideologi Khilafah cocok untuk di implementasi di Indonesia.
"Saya pernah jadi Kapolda Papua dua kali. Di daerah yang memiliki umat kristiani. Bahkan di satu daerah ada kota injil pertama di Indonesia. Lalu, NTB, Sulawesi utara, Maluku juga demikian. Bali, agama Hindu yang dominan," ujar dia.
Tito memprediksi, daerah-daerah tersebut tidak akan rela jika Indonesia menerapkan sistem khilafah.
"Tidak akan rela karena begitu dibuat sistem khilafah mereka akan menjadi minoritas yang terpinggirkan," tuturnya.
Mantan Kapolda Metro Jaya ini mencontohkan apabila ideologi itu dipakai maka NKRI akan terpecah belah. Satu per satu daerah akan memisahkan diri.
"Bali, Papua, dan NTB akan pisah. Pecahlah gabungan NKRI," ujar dia.
Selain itu, Tito menjelaskan faktor lain yang dapat menimbulkan perpecahan jika tujuh perkataan yang hilang di Piagam Jakarta di munculkan kembali.
Diketahui, bunyi tujuh kata itu adalah dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”
Tito menyebutkan, ini dapat menjadi pemicu konflik."Oke silakan, buat aturan yang mendukung itu. Maka akan buat aturan perda di Bali yang benuasa Hindu. Di Manokwari yang bernuasa Kristiani. Misalnya di Manokwari wajib merampukan pembangunan gereja. Karena masyarakat mayoritasnya kristiani. Maka konflik terjadi," tandasnya.
Reporter: Ady Anugrahadi
Sumber : Liputan6.com
Baca juga:
Kapolri cerita arti jihad yang dipelintir buat kepentingan politik
Kapolri sebut jihad sebagai Rukun Islam Ke-6 versi teroris
Kapolri minta Da'i Kamtibmas ajak masyarakat wujudkan Pemilu 2019 aman & damai
3 Tokoh ini kariernya moncer pada era Presiden Jokowi
Kapolri soal AKBP Yusuf tendang pencuri: Jangan sok-sok petugas kita sewenang-wenang