Kasus bayi Dera, program kesehatan ala Jokowi dipertanyakan

Program berobat gratis yang dijanjikan Jokowi nyatanya tak menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Bayi Dera Nur Anggraini mengembuskan napas terakhir karena lima rumah sakit yang diharapkan bisa menolongnya ternyata menolak. Mereka menolak dengan berbagai alasan, mulai dari kamar penuh sampai tidak ada alat bantu.

Untuk menyelamatkan putrinya, Elias Setya Nugroho, orang tua Dera, pertama kali langsung membawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta. Memang, saat itu Elias yang tidak mempunyai Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan hanya membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

"Saya sampai nginep di RSCM. Tapi paginya ke sana lagi, jawabannya tetap masih penuh ruangannya," kata Elias kepada kepada merdeka.com, Senin (18/2).

Beberapa rumah sakit yang didatanginya seperti Harapan Kita, juga menolak. Alasannya masih sama, kamar penuh.

Belajar dari kasus ini, Ketua Forum Komunikasi Warga Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan menyarankan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk membuka mata lebar-lebar. Bahwasannya, penerapan program kartu sehat yang digagasnya tidak semudah kampanyenya.

"Belajar dari kasus Dera, Pak Jokowi harus meng-clear-kan sistem Kartu Jakarta Sehat (KJS) ini," kata Tigor kepada merdeka.com, Senin (18/2).

Tigor menilai program ini sebenarnya cukup baik. Hanya saja, belum ada satu aturan pakem untuk siapa program ini ditujukan dan apa jaminan untuk pihak rumah sakit yang diajak kerja sama.

"Jangan asal program, karena kasian ini warga kita," protesnya.

Dalam pengamatannya, program berobat gratis ala Jokowi ini banyak kekurangan. Dia berharap, Jokowi segera menjelaskan detail aturan main sistem ini.

"Ini urusan gubernur untuk membereskan. Gubernur harus fokus sebenarnya untuk siapa kartu ini, karena akibatnya banyak orang yang berobat hingga warga miskin yang benar-benar membutuhkan malah tak tertangani," kritiknya.

"Selain itu, pemprov harus menjamin rumah sakit tidak dipersulit saat mengajukan klaim. Karena proses klaim yang sulit itu juga berdampak ke pelayanan si pasien," tambahnya.

Selain pemprov, kasus bayi Dera menjadi tamparan bagi Kementerian Kesehatan. Ini membuktikan lemahnya pengawasan pemerintah pada rumah sakit yang jelas-jelas menjadi rekanan.

"Menkes harus mengevaluasi rumah sakit-rumah sakit yang menjadi rekanan pemerintah. Kalau sudah kerjasama, enggak usah takut lah RS swasta itu nggak dibayar. Kalau ada yang membandel, Menkes harus kasih sanksi kepada pengelola," imbau Tigor.

Seperti diberitakan sebelumnya, pasangan muda Elias Setya Nugroho dan Lisa Darawati melahirkan bayi kembar bernama Dara dan Dera. Dera dan Dara dilahirkan 11 Februari lalu di RS Zahira, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Keduanya dilahirkan melalui operasi caesar dalam usia kandungan masih tujuh bulan. Kondisi Dera saat dilahirkan cukup lemah dan butuh penanganan khusus karena ada gangguan pernapasan.

Hampir lima rumah sakit mereka datangi dengan harapan dapat menyelamatkan putri kembarnya. Sayang, karena lambatnya pertolongan, bayi Dera akhirnya lebih dulu meninggalkan kembarannya Dara. Dara sendiri masih menjalani perawatan di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat.

Baca juga:
Ada 10 rumah sakit yang tolak bayi Dera hingga meninggal
Jokowi: 5 RS yang tolak bayi Dera memang lagi penuh
Wanda Hamidah: Kasus bayi Dera ini tragedi kemanusiaan
3 RS bantah tolak bayi Dera karena Kartu Jakarta Sehat
AM Fatwa: Kasus bayi Dera, Jokowi harus evaluasi program KJS