Ke depan marak PHK, wajar buruh demo pemerintah tuntut kesejahteraan

Pemerintah diminta melakukan pengawasan dan antisipasi agar masyarakat Indonesia dapat bersaing di pasar global.

Ribuan buruh hari ini menggelar demontrasi besar-besaran di wilayah-wilayah strategis ibu kota. Salah satu tuntutan mereka adanya perbaikan kesejahteraan ekonomi para buruh melalui perbaikan gaji.

Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani menganggap aksi yang dilakukan para buruh sebagai sesuatu yang wajar dalam menuntut kesejahteraan mereka kepada pemerintah.

"Saya kira wajar demo mengkritisi pemerintah karena ke depannya banyak sekali pemutusan hubungan kerja (PHK) menjelang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015," kata Irma di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (1/9).

Dalam rangka menghadapi MEA, politikus dari Partai NasDem ini mengharapkan pemerintah melakukan pengawasan dan antisipasi agar masyarakat Indonesia dapat bersaing di pasar global.

Untuk itu, dia mengharapkan pemerintah menjalankan dua kebijakan strategis dalan melindungi nasib buruh pekerja dan perekonomian negara.

"Pertama, pemerintah perlu mengantisipasi dengan membuat regulasi yang berpihak kepada pekerja lokal," ujarnya.

Selanjutnya, kata dia, pemerintah mesti membuka lapangan kerja bukan berdasarkan prasyarat dari investor yang justru lebih menguntungkan pihak asing.

"Semisalnya, prasyarat untuk membawa tenaga kerja asing ke sini, tujuannya untuk apa. Misalnya dalam konstruksi seharusnya masa kerja bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) hanya 6 bulan tapi pada kenyataannya bisa lebih dari 2 tahun," katanya.

Dia pun mengharapkan pemerintah bertindak cepat dalam mengatasi nasib kesejahteraan para buruh. Makanya, diperlukan koreksi atas peraturan kerja sama dengan investor asing.

"Ini koreksi bagi pemerintah yang perlu dilakukan oleh buruh. Saya berpesan agar demo tidak ditunggangi kepentingan yang merugikan buruh," pungkasnya.