Kejujuran pelaksanaan Ujian Nasional di Sulsel terendah di Indonesia
Hal ini berdasarkan temuan tim pelaksana UN mengenai nilai maupun lembar jawaban dari peserta ujian.
Dalam hal pelaksanaan Ujian Nasional (UN), ternyata daerah Sulsel dinilai kurang jujur oleh tim UN dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bukan hanya kurang jujur, tetapi juga terendah kejujurannya se-Indonesia.
"Sulsel dinilai kurang jujur se-Indonesia, Sulsel terendah kejujurannya. Yang terbaik itu daerah Nusa Tenggara Timur (NTT)," ungkap Ketua Panitia UN Sulsel Salam Soba usai penyerahan naskah ujian dari pihak ketiga ke Dinas Pendidikan Sulsel di pergudangan, Jalan Parumpa, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Kamis (24/3).
Kata Salam Soba, pihaknya dari Dinas Pendidikan Sulsel sempat mempertanyakan alasan penilaian tidak jujur tersebut ke tim UN Kemendikbud. Dan disampaikan indikator ketidakjujuran itu antara lain terlihat dari hasil UN lalu tahun 2014-2015, yang lembar kerja atau lembar jawaban para siswa benar semua dan seragam. Indikator lain adalah dari angka-angka rapor para siswa.
"Angka rapor siswa itu tidak boleh diubah-rubah mulai dari kelas I, II hingga kelas III tapi kenyataannya rapor siswa di Sulsel ditemukan nilainya hampir semua sama dan itu di rapor siswa A, siswa B sama. Itulah sebabnya sehingga dari pihak tim UN Kementerian Pendidikan menilai kurang jujur mulai dari kepala sekolahnya hingga guru-gurunya," beber Salam Soba yang juga Sekretaris Dinas Pendidikan Sulsel.
Motto UN tahun ini adalah Prestasi dan Kejujuran. Olehnya, kata Salam Soba lagi, pihaknya mengimbau agar seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan UN ini untuk menjunjung tinggi kejujuran.
Kata dia, sejak Desember 2015 lalu pihaknya sudah gelar sosialisasi ke semua Kadiknas se-kabupaten/kota, ketua-ketua panitia UN, para pengawas, para kepala sekolah dan guru-guru dan menyampaikan bahwa naskah UN ini adalah dokumen negara yang sangat rahasia. Jadi siapa pun yang terlibat di dalamnya harus menandatangani pakta integritas.
"Soal penandatangan pakta integritas ini kebijakan nasional jadi di Sulsel juga dilakukan hal yang sama, agar semua pihak terkait bisa mematuhi pakta integritas yang memuat tuntutan kejujuran itu," tandasnya.