Kekayaan Pejabat Naik Saat Pandemi, KPK Diminta Tambahkan Info Detail di LHKPN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempublikasi data nilai kekayaan para pejabat publik. Publik dibuat terkesima lantaran sekitar 70 persen pejabat publik mengalami peningkatan harta kekayaan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempublikasi data nilai kekayaan para pejabat publik. Publik dibuat terkesima lantaran sekitar 70 persen pejabat publik mengalami peningkatan harta kekayaan.
Kondisi tersebut bertolak belakang dengan realita ekonomi masyarakat yang babak belur akibat pandemi Covid-19.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang disita KPK dari Bupati Labuhanbatu? Dalam OTT Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga, KPK menyita uang tunai senilai Rp551,5 juta dari nilai dugaan suap Rp1,7 miliar.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan Kepala LKPP memberikan arahan kepada pelaku UMKK di Karanganyar? Hal ini Hendi sampaikan saat memberikan pengarahan dalam acara Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Dalam Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah di Karanganyar pada Selasa (30/4/2024).
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Badiul Hadi menilai wajar jika masyarakat mempertanyakan tren kenaikan harta kekayaan pejabat di tengah kondisi sulit pandemi.
Hadi tidak menutup mata, kenaikan harta kekayaan merupakan keniscayaan bagi seorang pejabat publik, asal harus jelas sumber penyebab kenaikan kekayaan mereka.
"Tren kenaikan ini memang menjadi pertanyaan publik, terlebih terjadi di masa pandemi. Kenaikan itu wajar jika sumbernya jelas, misal pendapatan gaji dan tunjangan, yang agak dilema adalah ketika pejabat tersebut memiliki bisnis karena LHKPN itu merupakan kekayaan bruto pejabat," ujar Hadi kepada merdeka.com, Kamis (23/9).
Agar mengurangi syak wasangka masyarakat terhadap kekayaan para pejabat publik, KPK perlu menambah poin dalam laporan LHKPN.
"Misal, harta kekayaan bersumber dari perusahaan, berapa perusahaannya, bergerak di bidang apa, berapa omzetnya. agar diketahui oleh publik. Jadi form LHKPN perlu ada tambahan informasi lampiran detailnya," saran Hadi.
Baca juga:
KPK Catat 19 Ribu Penyelenggara Negara Belum Lengkapi Dokumen LHKPN
KPK Sebut Mendagri Tito Sudah Laporkan Harta, Namun Tak Lengkap
KPK Minta Mendagri Tito Karnavian Segera Lapor LHKPN 2020
Kepala Sekolah Super Kaya Raya Punya 3 Anak Perempuan, Profesinya Tidak Sembarangan
5 Penyebab PNS Bisa Dipecat, Terbaru Jika Tak Lapor Harta
Jokowi Teken Peraturan PNS Wajib Lapor Harta Kekayaan