Kemendagri ingatkan DPRD Kalteng tak tunda pembhasan APBD Perubahan 2018
Keberadaan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan DPRD yang dikeluarkan Gubernur Kalimantan Tengah, memicu tidak dijadwalkannya pembahasan APBD Perubahan 2018 dan APBD Murni 2019 oleh parlemen.
Keberadaan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan DPRD yang dikeluarkan Gubernur Kalimantan Tengah, memicu tidak dijadwalkannya pembahasan APBD Perubahan 2018 dan APBD Murni 2019 oleh parlemen.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan, pembahasan APBD bukan kepentingan eksekutif, melainkan untuk masyarakat.
-
Bagaimana cara DPR mendukung kinerja Kejagung? Lebih lanjut, selaku mitra kerja yang terus memantau dan mendukung Kejagung, Sahroni menyebut Komisi III mengapresiasi setiap peran insan Adhyaksa.
-
Apa yang disosialisasikan Kemendag? Kementerian Perdagangan berupaya untuk terus mendorong kinerja ekspor dengan memberikan kemudahan dan kepastian hukum. Untuk itu, Kemendag menggelar sosialisasi dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terbaru mengenai ekspor pada Selasa, 18 Juli 2023.
-
Apa itu PIP Kemenag? Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut PIP adalah bantuan berupa uang dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM).
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Apa yang dibahas KD dalam pertemuan dengan Kemenkes? Tunjukkan Semangat Kris Dayanti menunjukkan semangat yang tinggi menjelang akhir masa jabatannya di DPR RI, bahkan menghadiri pertemuan terbaru dengan Kemenkes untuk membahas Posyandu.
"Saya minta DPRD memahami, bahwa APBD bukan untuk kepentingan eksekutif. Namun, untik kepentingan masyarakat," ucap Hadi di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (4/6).
Dia mengingatkan, APBD Perubahan ini bukan untuk gubernur. Terlebih dengan adanya perubahan tersebut bisa meningkatkan PAD.
"Ini kan untuk rakyat bukan untuk Gubernur. Ini mestinya dijadwalkan. Karena APBD Perubahan ini otomatis untuk memanfaatkan sisa lebih tahun lalu dan juga potensi peningkatan PAD," jelas Hadi.
Dia menuturkan, DPRD bisa mempertimbangkan bahwa semuanya ini untuk kepentingan rakyat.
"Pak Gubernur, mau dibahas atau enggak dibahas ya sama dia sudah kaya. Ini rakyatnya, ya jadi dipahami," katanya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
DPR desak pemerintah selesaikan status tenaga honorer K-2
THR PNS tahun ini lebih besar, pemerintah jamin kas daerah cukup
Soal interpelasi DPRD, Kemendagri sebut Gubernur Kalteng sudah jalankan aturan
Ditjen Polpum Kemendagri dan DPR gelar sosialisasi UU Pemilu di Bangkalan
KPK periksa Dirjen Dukcapil Kemendagri terkait 2 tersangka kasus e-KTP