Kemendagri minta anggota TGUPP dikurangi, gaji pakai dana operasional Anies
Kemendagri minta anggota TGUPP Anies dikurangi, gaji pakai dana operasional. Selain anggaran TGUPP, Kemendagri juga tidak menyetujui anggaran dana hibah partai politik DKI Jakarta. Dalam APBD DKI, Pemprov memberikan dana bantuan sebesar Rp 4.000 per surat suara per partai.
Kementerian Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi APBD DKI Jakarta segera selesai dan surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri akan keluar besok. Yang menjadi sorotan Kemendagri yakni terkait anggaran dan jumlah TGUPP yang fantastik.
Kemendagri merekomendasikan agar gaji dari TGUPP diambil dari dana operasional gubernur. "Kami merekomendasikan untuk dianggarkan menggunakan anggaran biaya operasionalnya kepala daerah bukan menggunakan pos khusus. mengambil jatahnya Pak Gubernur kira-kira begitu. Biaya operasional," kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin, Jakarta, Kamis (21/12).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa yang telah diraih oleh seluruh kelurahan di DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
Syarifuddin mengatakan terkait jumlah dari TGUPP yang mencapai 73 anggota, diminta untuk dikurangi. Namun ia menolak untuk merinci jumlah pengurangannya. Beberapa waktu yang lalu Dirjen Otda Sumarsono mengatakan idealnya 45 orang.
"Itu kita minta untuk dikurangi. Hanya kami tidak menyebut karena kami juga salah kalau menyebut sejumlah orang kan kita ini tidak tahu persis, tetapi kan pertimbangan kami dalam rangka penghematan juga," katanya.
Selain anggaran TGUPP, Kemendagri juga tidak menyetujui anggaran dana hibah partai politik DKI Jakarta. Dalam APBD DKI, Pemprov memberikan dana bantuan sebesar Rp 4.000 per surat suara per partai.
Syarifuddin mengatakan, putusan tersebut sudah final, karena besaran tersebut dinilai menyalahi aturan nasional. Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol bantuan dana parpol sebesar Rp 1.000 per suara.
Syarifuddin menuturkan, besaran dana bantuan akan kembali ke angka lama. Tahun sebelumnya, dana bantuan untuk partai sebesar Rp 410 per parpol per surat suara.
"Putusan menteri ada yang memberi rekomendasi kepada kepala daerah, ada juga yang langsung (memberikan putusan). Misalnya, bantuan partai politik, itu langsung kami cut," ungkapnya.
(mdk/eko)