Kemendagri minta pelayanan dokumen kependudukan selesai dalam 1 jam
Kemendagri minta pelayanan dokumen kependudukan selesai dalam 1 jam. Namun cepatnya pelayanan juga tergantung kondisi jaringan internet, listrik, dan alat yang tersedia. Jika jaringan internet lancar, maka dipastikan target satu jam dapat direalisasikan.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong jajarannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) se-Indonesia agar bisa menyelesaikan layanan dokumen kependudukan hanya dalam waktu sejam. Hanya saja syaratnya ialah semua dokumen persyaratan telah dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan di Kantor Dinas Dukcapil.
"Semua Dinas Dukcapil kami dorong satu jam selesai," kata Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrullah di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (9/4).
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Apa fungsi utama Gedung Kesenian Jakarta saat ini? Saat ini, gedung tersebut masih aktif digunakan sebagai lokasi pertunjukkan seni khas nusantara maupun luar negara.
-
Apa yang disosialisasikan Kemendag? Kementerian Perdagangan berupaya untuk terus mendorong kinerja ekspor dengan memberikan kemudahan dan kepastian hukum. Untuk itu, Kemendag menggelar sosialisasi dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terbaru mengenai ekspor pada Selasa, 18 Juli 2023.
-
Mengapa kemacetan di Jakarta meningkat? Syafrin juga menuturkan peringkat kemacetan DKI Jakarta mengalami kenaikan. Sebelumnya peringkat 46, kini menjadi peringkat 29.
Namun cepatnya pelayanan juga tergantung kondisi jaringan internet, listrik, dan alat yang tersedia. Jika jaringan internet lancar, maka dipastikan target satu jam dapat direalisasikan.
"Kalau jaringan bagus, alat tersedia, lalu tidak ada gangguan listrik, tidak ada gangguan lain, ini bisa kita jalankan," kata Zudan.
Percepatan pelayanan ini juga menjadi instruksi dari Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Ia mengatakan target ini dipastikan dapat terealisasi di daerah yang jumlah penduduknya sedikit.
"Untuk penduduk besar daerahnya di atas 3 juta seperti Bogor, mungkin satu jam tidak selesai, bisa dua jam. Kalau di bawah 500 ribu, tidak ada gangguan, satu jam bisa dicetak," jelasnya.
Sepanjang 2018 ini, Kemendagri telah mencetak 18.781.381 keping e-KTP dan yang telah terdistribusi ke berbagai daerah sebanyak 9.680.000 keping. Kemendagri mencatat sampai 27 Juni 2018, jumlah penduduk wajib e-KTP sebanyak 192.476.193 jiwa.
"Yang sudah melakukan perekaman sebanyak 180.633.218 jiwa (93,85 persen) dan jumlah yang harus direkam sebanyak 11.842.975 jiwa (6,15 persen). Rata-rata perekaman dari Januari sampai Maret 2018 sebesar 52.000 per hari seluruh Indonesia," sebutnya.
Baca juga:
Minimalisir perbedaan data pemilih, Kemendagri beri KPU akses data kependudukan
Jadi Pj Gubernur Sulsel, Sumarsono diingatkan persiapkan pilkada lancar & sukses
'Moratorium pembentukan daerah akan dicabut usai Pilpres 2019'
Ditjen Polpum ingin minat perempuan di politik terus meningkat
Kerjasama dengan Kemendagri, BNPT tingkatkan pengawasan terorisme di daerah
Ditjen Polpum Kemendagri gelar sosialisasi kebijakan peraturan soal Ormas