Kemendagri targetkan revisi UU Ormas selesai sebelum Pilkada 2018

Kemendagri targetkan revisi UU Ormas sebelum Pilkada 2018. Terkait pembahasannya, Soedarmo belum bisa memastikan pada masa sidang ke berapa pembahasan revisi UU tersebut. Ia pun menyerahkan sepenuhnya pada DPR.

Pihak pemerintah yang diwakili oleh Dirjen Politik dan Umum (Polum) Seodarmo menyatakan siap untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Menurutnya, pemerintah menargetkan pembahasan revisi itu bisa selesai sebelum diselenggarakan Pilkada serentak 2018 mendatang.

"Ya jangan sampai terlambat begitu juga, 2018 kan masuk Pilkada. Pemilihan 27 Juni, Juli masuk tahapan Pilpres. Kalau bisa sebelum itu. Artinya sebelum Juni," kata Soedarmo usai menerima usulan hasil kajian revisi UU Ormas Partai Demokrat, di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (31/10).

Menurutnya pembahasan revisi UU Ormas itu harus masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2018 di DPR. Terkait pembahasannya, Soedarmo belum bisa memastikan pada masa sidang ke berapa pembahasan revisi UU tersebut. Ia pun menyerahkan sepenuhnya pada DPR.

"Harus masuk prolegnas, 2017 sudah habis berarti 2018. Kan prolegnas harus ditetapkan dulu sama DPR. Kalau misalnya sudah keluar Desember, Januari bisa dimulai," ungkapnya.

"Enggak tahu sampai sejauh itu. Nanti DPR yang menetapkan berapa masa sidang. Saya kira paling lambat dua masa sidang, cepat kan ini enggak banyak perubahan," ujarnya.

Untuk diketahui, rapat paripurna DPR telah menyetujui Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat untuk disahkan menjadi undang-undang (UU). Hal itu diputuskan setelah melakukan voting pada 445 anggota fraksi.

"Dengan berbagai catatan yang disampaikan berbagai fraksi yang ada maka rapat paripurna menyetujui Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi undang-undang," kata pimpinan rapat Fadli Zon di Ruang Rapat Paripurna, Selasa (24/10).

Berdasar hasil voting Fraksi PDIP dengan 108, Golkar 70, PKB 32, PPP 23, NasDem 23, Hanura 15 anggota menyetujui Perppu Ormas untuk dijadikan UU. Sedangkan Fraksi Gerindra 62, PKS 24, dan PAN 35 anggota tidak menyetujui Perppu tersebut.

Baca juga:
Sindiran nyelekit Fahri Hamzah sebut SBY kecolongan terkait UU Ormas
Tepis spekulasi gabung pemerintah, Demokrat sebut 'Kami bersama rakyat'
Ditjen Polpum Kemendagri minta Ormas jadi pemersatu bangsa
Januari 2018, Kemendagri buat konsep materi revisi UU Ormas
Demokrat serahkan hasil kajian akademis UU Ormas Ke Kemendagri