Kemenko PMK Anggarkan Rp70 T untuk Dana Desa, Prioritaskan 5 Program Jokowi
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK, Sudirman, mengatakan ada lima prioritas nasional berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mengalokasikan dana desa untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp70 triliun pada 2023. Hal itu dilakukan usai Indonesia diterpa Pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir.
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK, Sudirman, mengatakan ada lima prioritas nasional berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Bagaimana cara Kemenkes menekan angka stunting di Indonesia? 'Harus ada upaya yang inovatif, perlu memperkuat intervensi yang ada targetnya agar bisa sama-sama menurunkan angka stunting,' ujar Laila Mahmuda di acara Media Gathering yang diselenggarakan oleh Halluu World & Sensitif di Mall of Indonesia (MOI), Kamis (24/08).
-
Bagaimana Tim Kota Bandung dan Kemenko PMK memastikan intervensi stunting? TPPS bersama Kemenko PMK mengunjungi posyandu, kelas ibu hamil dan melihat keluarga berisiko stunting. Mereka juga ingin memastikan alat terbaru, antropometri kit telah digunakan di seluruh posyandu khususnya di Kota Bandung.
-
Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kutai Timur untuk menekan angka stunting? Untuk menekan angka stunting di Kabupaten Kutai Timur, Pemerintah setempat menggalakkan gerakan gemar makan ikan.
-
Dimana Pemkot Bandung mencantumkan upaya penurunan stunting? Pemerintah Kota Bandung sudah menuangkannya dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 antara lain: menurunkan angka kematian Ibu, menurunkan angka kematian bayi, menurunkan prevalensi stunting, menurukan angka kejadian penyakit, serta meningkatkan indeks kepuasan masyarakat.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana KKP mendorong kemitraan usaha pemindangan? Menurutnya, pertemuan para supplier (pemasok), distributor, dan pengolah pindang diharapkan dapat memberikan pemahaman bersama terkait gambaran makro industri pemindangan. Sebagai bentuk komitmen, Ditjen PDS mengkolaborasikan mereka dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pelaku usaha perikanan besar (supplier) dengan distributor pemindang, kemudian kesepakatan antara distributor pemindang dengan kelompok pengolah pindang, yang kesemuanya merupakan para pelaku usaha dalam rantai pasok usaha pemindangan.
Sudirman menjelaskan, prioritas nasional ini berkaitan dengan mendukung percepatan penurunan stunting, mendukung intervensi percepatan eliminasi TBC, serte mendukung optimalisasi pelaksanaan program JKN.
Kemudian, mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem di desa dan pelaksanaan BLT desa, operasional pemerintah desa, dan ketahanan pangan nabati dan hewani.
"Jadi kalau tahun 2020 sampai dengan 2022 ini kita lebih banyak dana menangani covid. Dalam tahun ini akan lebih banyak diarahkan dalam rangka ketahanan pangan desa, dan perkembangan baik itu ke arah desa wisata, ekonomi," kata Sudirman, Dalam paparannya saat Press Briefing, di Hotel Rayz UMM, Malang, Jawa Timur, Kamis (15/12) malam,
Program ini, lanjut Sudirman, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi juga harus dapat menurunkan permasalahan yang ada di desa hingga yakni stunting mencapai angka nol persen di 2024.
"Tahun 2023 kita dana desa ini sudah mulai berkembang lagi terkait dukungannya terkait bagaimana pengatasan kredibilitas sektor," ucap Sudirman.
"Terkait dengan arahan presiden terkait dengan stunting, penurunan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 itu harus nol persen," sambungnya.
Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 program pemulihan ekonomi ini berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem.
Untuk dukungan program sektror prioritas di desa serta program atau kegiatan lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk dana operasional pemerintah desa paling banyak tiga persen dari Pagu Dana Desa.
Untuk Pagu Dana Desa 2023 mencapai angka 70 Triliun. Lebih tinggi dua triiliun dari Dana Desa tahun 2022. Nantinya, Pagu Dana Desa 2023 ini akan dialokasikan kepada 74.954 desa di kabupaten/kota.
(mdk/ray)