Kemenko PMK intensifkan koordinasi penanganan malaria di Lombok
Sigit menuturkan, soal penyakit malaria di Lombok ini, mulai menjadi perhatian pemerintah sejak ditemukan pertama kali pada 26 Agustus 2018. Tepatnya sejak gempa kedua. Kasus itu terjadi di Desa Bukit Tinggi, Dusun Batu Kemalik.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengintensifkan koordinasi tentang penanganan penyakit malaria di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang baru saja terkena musibah gempa.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK, Sigit Priohutomo mengatakan usai terjadi gempa bumi di Lombok dan sekitarnya, sangat rentan terkena penyakit, salah satunya penyakit malaria. Karena itu, pemerintah sedang fokus pada penanganan malaria di sana.
-
Bagaimana MKMK dibentuk? Ketiga orang ini dipilih secara aklamasi oleh seluruh hakim konstitusi.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Kapan pelantikan MKMK? Ketiga anggota MKMK akan dilantik dan mengucapkan sumpah pada 8 Januari 2024.
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Kenapa Kepala BP2MI bertemu Menkopolhukam? Pertemuan berlangsung di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (5/3). Kepala Badan Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Hadi Tjahyanto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (5/3/). Benny bercerita, pertemuan itu dalam rangka mengantisipasi maraknya kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya bermodus Pekerja Migran Indonesia (PMI). Untuk itu, perlu adanya kerja sama antar lembaga dengan kementerian.
-
Dimana PKM dibentuk? PKM merupakan program yang secara khusus dibentuk oleh Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEK DIKTI) Republik Indonesia.
"Upaya-upaya antisipasi dan penanganan kesehatan harus menjadi fokus utama pemerintah. Khususnya kementerian kesehatan dan dinas terkait," ujar Sigit di Kantor Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (17/9).
Sigit menuturkan, soal penyakit malaria di Lombok ini, mulai menjadi perhatian pemerintah sejak ditemukan pertama kali pada 26 Agustus 2018. Tepatnya sejak gempa kedua. Kasus itu terjadi di Desa Bukit Tinggi, Dusun Batu Kemalik. Berkaca pada kejadian tersebut, untuk memastikan dan mencari korban selanjutnya, telah dilakukan epidemiologi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat.
"Dilakukan juga pelaksanaan kontak survei dan mass blood survei malaria di wilayah asal kasus tersebut sejak 28 Agustus 2018," tutur Sigit.
Sigit menegaskan, dari 10 kabupaten dan kota yang ada di Lombok, saat ini hanya tiga yang bebas dari malaria. Selebihnya, termasuk endemis rendah. Jadi, menurut Sigit, sehari-hari memang ada malaria di Lombok ini, namun peningkatannya tidak signifikan.
"Tentunya ini akan kita terus followup dan terus kita obati. Sampai ini ada 128 kasus, semuanya belum ditemukan yang meninggal. Sudah diobati semua," tutur Sigit.
Berdasarkan hasil survei dan pengamatan penyakit sejak satu minggu pertama sampai dengan minggu ke-36, pada 2018 ini, menunjukkan bahwa terdapat dua kabupaten yang memenuhi kriteria kejadian luar biasa yaitu Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Timur. Kedua kabupaten tersebut, terjadi peningkatan kasus malaria terkonfirmasi lebih dari tiga kali lipat.
Lalu, sebagai respons cepat, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga melakukan mass blood survey dan mas fever survey, pengamatan dan pengendalian vektor, inventarisasi logistik obat-obatan di NTB, distribusi kelambu berinsektisida sebanyak 2.400 lembar. Kemudian kata Sigit, untuk meningkatkan keakuratan terhadap identifikasi malaria, dilakukan juga pelatihan tenaga mikroskopis.
"Menindaklanjuti arahan ibu menko, kami di jajaran Kemenko PMK segera menggelar rakornis untuk mempercepat penanganan malaria di Lombok. Selain itu, seluruh masyarakat dan pemerintah daerah diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi terhadap dampak kesehatan setelah gempa," imbuhnya.
Baca juga:
Asian Para Games 2018 jadi kesempatan volunteer semakin mengenal atlet difabel
Kemenko PMK sebut gotong royong pusat dan daerah syarat mutlak pembangunan
Kemenko PMK utamakan perlindungan anak dan perempuan dalam penanganan bencana NTB
Kementerian dan lembaga beserta pemda lakukan rekonsiliasi dokumen rehab-rekon di NTB
Kemenko PMK pastikan pelaksanaan rehabilitasi/rekonstruksi di NTB berjalan baik
Kemenko PMK: Asian Games 2018 bukti nyata revolusi mental