LIVE

Kementerian PUPR segera selesaikan analisis gedung baru DPR

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih terus melakukan analisis terkait dengan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Analisis itu rencananya akan diselesaikan dalam waktu dekat.

Gedung Baru DPR

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih terus melakukan analisis terkait dengan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Analisis itu rencananya akan diselesaikan dalam waktu dekat.

"Belum selesai. Masih dianalisis oleh tim PU dan tim pakar. Mudah-mudahan satu dua hari ini, mudah-mudahan Minggu ini bisa dilaporkan ke saya," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/11).

Saat ini, mereka tengah menganalisis beberapa hal mulai dari keselamatan, keamanan dan kenyamanan utilitas gedung. Nantinya hasil analisis tersebut akan di segera disampaikan ke DPR dalam bentuk rekomendasi sebaiknya dibuat gedung baru atau tidak.

"Satu untuk keamanan bangunan, keselamatan bangunan dan kenyamanan pengguna bangunan. Keamanan tentang struktur, keselamatan tentang fasilitas, kenyamanan tentang utilitasnya," ujarnya.

"Ya nanti rekomendasinya akan bangun baru atau tidak. Tapi yg lama ini harus bisa dimanfaatkan juga. Engga mungkin ini dikosongin," ungkapnya.

Diketahui DPR telah memasukkan anggaran gedung baru dalam APBN 2018. Anggaran gedung baru itu sebesar Rp 601 miliar.

(mdk/bal)
Gedung DPR/MPR Bersolek Jelang Pelantikan Prabowo-Gibran

Karpet merah yang dibentangkan ke segala arah juga tidak ketinggalan.

pelantikan presiden
Sempat Memanas, Massa Demo di Depan Gedung DPR Dibubarkan Paksa Polisi

Massa akhirnya mundur secara perlahan dan membubarkan diri dari sekitar gedung DPR RI

Demo
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas Singkat, Ini Alasan Baleg DPR

Salah satu poin penting dalam revisi UU Kementerian Negara yakni perubahan Pasal 15 yang membuat Presiden bisa menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan.

Revisi UU Kementerian Negara
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas Singkat, Ini Alasan Baleg DPR

Salah satu poin penting dalam revisi UU Kementerian Negara yakni perubahan Pasal 15 yang membuat Presiden bisa menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan.

Revisi UU Kementerian Negara
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Revisi UU Desa
Ketum PBNU Minta DPR Dengar Aspirasi Rakyat: Ini Mekanisme Sehat

Aksi protes saat ini tengah berlangsung di depan gerbang Utama Gedung DPR.

PBNU
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden
Pengangkatan Komisaris Sarat Muatan Politis, Kementerian BUMN Buka Suara

Arya bilang setiap proses korporasi yang dijalankan di BUMN selalu melibatkan DPR.

Kementerian BUMN
Begini Kondisi Terkini Pagar Gedung DPR yang Dirobohkan Demonstran Kemarin

Beberapa pagar yang berhasil dirobohkan massa kemarin telah diperbaiki sementara dengan menggunakan pagar besi seadanya.

demo dpr
Dijaga Polisi Bersenjata Laras Panjang, Begini Kondisi Gedung Sekretariat Jenderal DPR yang Digeledah KPK

Pintu utama steril setelah polisi dilengkapi senjata api laras Panjang ikut menjaga pintu utama dari dalam gedung Kesekjenan DPR.

gedung dpr
DPR Minta Pemerintah Akui Kesalahan: Tanggung Jawab pada Masyarakat

DPR Minta Pemerintah Akui Kesalahan: Tanggung Jawab pada Masyarakat.

berita video
Baleg DPR soal Putusan MK: Ada Hukum Baru, yang Lama Tidak Berlaku

DPR akan mengesahkan Revisi Undang-Undang Pilkada (RUU Pilkada) dalam rapat paripurna, Kamis (22/8).

Pilkada Serentak 2024
Puan Maharani dan Visinya Menjadikan DPR 'Rumah' Rakyat Sesungguhnya

Puan mengajak seluruh anggota DPR periode 2024-2029 untuk menggunakan panggilan sejarah ini agar menjadi wakil rakyat yang dapat memberikan manfaat.

Berita Puan Maharani