Kepala BKN: TWK CPNS Tak Sesuai untuk Pegawai KPK
Sehingga untuk pelaksanaan TWK, Bima menyebut para assesor melakukan tiga metode, yaitu indeks moderasi bernegara (IMB-68), penilaian rekam jejak atau profiling, dan tes wawancara.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana membeberkan jika terkait usulan pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai syarat alih status menjadi Aparatur Negeri Sipil (ASN) merupakan hasil diskusi antara instansi.
"Ini (TWK) merupakan diskusi dari rapat tim untuk membuat perkom (Peraturan Komisi). Bahwa kenapa ada namanya wawasan kebangsaan di situ, karena memang di undang-undangnya itu ada wawasan kebangsaan bukan nama yang lain. Karena itu mengacu pada undang-undang," kata Bima saat jumpa pers di kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (22/6).
-
Kenapa Hasto Kristiyanto melaporkan penyidik KPK ke Dewas KPK dan Komnas HAM? Dia menceritakan sempat terjadi cekcok dengan penyidik gara-gara handphonenya disita dari tangan asistennya. Pun pada saat pemeriksaan itu juga belum memasuki pokok perkara.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Siapa yang mengajukan gugatan terhadap Dewas KPK? Dewas KPK Ngaku Sudah Antispasi Gugatan Nurul Ghufron di PTUN, Malah Kecolongan Ghufron sendiri sempat meminta kepada Dewas untuk menunda sidang etiknya.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
Namun demikian, Bima mengakui apabila pertanyaan dalam TWK yang dilaksanakan terhadap para pegawai KPK berbeda instrumennya dengan yang dimiliki BKN. Sehingga penggunaan instrumennya memakai Dinas Psikologi Angkatan Darat.
"BKN punya instrumen TWK tapi tidak sesuai untuk KPK, karena yang dinilai adalah orang-orang senior sudah lama berada di KPK. Ada deputi, kepala biro, direktur, penyidik utama itukan jabatan utama. Yang kami miliki adalah tes untuk CPNS, jadi tes ini kami rasakan tidak pas menggunakan untuk penjabat yang sudah menjabat," katanya.
"Jadi ada prosesnya sudah saya sampaikan secara detail tadi, bagaimana menggunakan instrumen yang dimiliki Dinas Psikologi Angkatan Darat. Itu panjang ceritanya, sudah saya ceritakan (ke Komnas HAM)," lanjutnya
Bima melanjutkan, alasan penggunaan instrumen Dinas Psikologi Angkatan Darat untuk TWK, karena berdasarkan hasil rapat bersama hanya instrumen milik Psikologi Angkatan Darat yang tepat dan relevan digunakan kepada para pegawai KPK yang sudah senior.
"Nah itu yang digunakan, kenapa itu yang digunakan karena ini masih satu-satunya alat yang instrumen alat yang tersedia, yang fair, yang relate. Jadi kami menggunakan the best available instrument yang ada," ujarnya.
Sehingga untuk pelaksanaan TWK, Bima menyebut para assesor melakukan tiga metode, yaitu indeks moderasi bernegara (IMB-68), penilaian rekam jejak atau profiling, dan tes wawancara.
"Instrumen itu tidak berdiri sendiri. Jadi hasil IMB-68, indeks moderasi bernegara 68 itu tidak berdiri sendiri tapi ada wawancaranya. Tapi di tengah-tengah itu kemudian untuk memperkuat informasi yang ada dalam IMB-68 itu dilakukanlah profiling. Jadi tiga metode inilah yang digunakan untuk menilai teman-teman di KPK agar memenuhi syarat menjadi ASN," kata dia.
Dengan hasilnya, terdapat 1.275 pegawai KPK yang dinyatakan lulus TWK sebagai ASN. Sedangkan 75 sisanya yang terbagi menjadi 24 pegawai lulus dengan syarat harus menjalani pembinaan, dan 51 pegawai sisanya dinyatakan tidak lulus TWK.
"Nah yang 51 bagaimana, nah ini keputusan bersama assesornya yang melaksanakan TWK juga, ada KPK ada macem-macem kemudian diputuskan tetap tidak memenuhi syarat. Ini kan hasil rapat koordinasi itu, jadi bukan sendirian," katanya.
"Ini adalah kesimpulan rapat yang memutuskan hasilnya seperti itu. Jadi ini data-data yang dievaluasi yang sudah kami sampaikan semuanya ke Komnas HAM, evaluasi kembali," tambahnya.
(mdk/rhm)