Kepala BNPT & Menko Polhukam nyatakan 'perang' pada informasi hoax
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerjasama dengan berbagai lembaga dan kementerian mencegah radikalisme di dunia maya. Belakangan penyebaran konten-konten berbahaya dan informasi hoax masif terjadi di dunia maya.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerjasama dengan berbagai lembaga dan kementerian mencegah radikalisme di dunia maya. Belakangan penyebaran konten-konten berbahaya dan informasi hoax masif terjadi di dunia maya.
Kepala BNPT, Suhardi Alius menjelaskan bahwa saat ini hampir semua lapisan masyarakat menggunakan gadget yang terkoneksi dengan internet. Jika tidak waspada propaganda bisa saja menyasar masyarakat dari berbagai lapisan.
"Salah satu hal yang mendapat perhatian serius dari kami di BNPT adalah penyebaran berita bohong atau hoax di dunia maya," ujar Suhardi.
Suhardi mengatakan itu dalam "Sarasehan Pencegahan Propaganda Radikal Terorisme di Dunia Maya bersama Instansi-Instansi Pemerintah" digelar di Hotel Royal, Kuningan, Jakarta, Kamis-Jumat (16-17 Februari 2017). Menko Polhukam, Wiranto membuka acara tersebut.
Menurut alumni Akpol tahun 1985 ini berita hoax di media sosial saat ini telah masuk dalam kategori mengkhawatirkan. Dan masyarakat yang sedang mencari informasi, rawan terpeleset dalam kebohongan akibat penyebaran hoax yang kian marak.
"Indonesia menjadi salah satu bukti betapa dunia maya bisa menjadi bahaya jika digunakan oleh kelompok radikal," ujar mantan Kabareskrim Polri ini.
Khusus untuk kelompok radikal, pria yang juga pernah menjadi Kepala Divisi Humas Polri dan Kapolda Jawa Barat ini menjelaskan bahwa kelompok ini menggunakan dunia maya untuk menyebarkan berita-berita yang bernuansa provokatif, agitasi dan propaganda.
"Beberapa pelaku teror adalah hasil dari propaganda di dunia maya, mereka pun melakukan teror dengan metode mandiri, atau disebut dengan lone wolf," tuturnya.
Menko Polhukam, Wiranto menyatakan bahwa hoax di dunia maya merupakan ancaman yang nyata. Cepatnya agitasi informasi media sosial harus segera diatasi karena bisa memecah belah bangsa.
"Hoax mengganggu kerukunan masyarakat. Menghambat pembangunan, maka harus kita redam," katanya.
Menurutnya, dalam menghadapi perang dunia maya seperti sekarang ini tentunya membutuhkan sinergitas semua lembaga. Perang di dunia maya, seperti media sosial menggunakan berbagai informasi propaganda.
"Zaman dulu di Nazi ada yang namanya menteri penerangan, agitasi dan propaganda. Karena memang saat itu perlu untuk yakinkan masyarakat. Kalau sekarang ini ada Kemenkominfo, tapi tidak ditugaskan untuk hal propaganda," ujar alumni Akademi Militer Nasional tahun 1968 ini.
Pemerintah saat ini telah membentuk satuan tugas (Satgas) Anti Proapro (Provokasi, Agitasi, dan Propaganda) yang bertugas untuk mengatasi penyebaran konten negatif di dunia maya. Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa melawan hoax bukan hanya tugas pemerintah semata.
"Jadi peran serta masyarakat dalam melawan propaganda ini juga sangat diperlukan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Karena berdasarkan hasil survei, penyebaran berita hoax yang dilakukan oleh masyarakat setiap hari sebanyak 44,30%, lebih dari sekali sehari 17,20%, seminggu sekali 29,80%, dan satu bulan sekali 8,70%," jelasnya.
Wiranto mengaku khawatir, bila provokasi agitasi dan propaganda di media sosial dibiarkan karena akan mengganggu eksistensi negara. "Ada yang mau memisahkan rakyat dan pemerintah. Ada upaya propaganda seperti itu," tandasnya.
Acara sarasehan yang diselenggarakan BNPT ini dihadiri oleh seluruh perwakilan dari humas atau pusat penerangan kementerian atau lembaga pemerintah, TNI dan Polri.
-
Kenapa Kepala BP2MI bertemu Menkopolhukam? Pertemuan berlangsung di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (5/3). Kepala Badan Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Hadi Tjahyanto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (5/3/). Benny bercerita, pertemuan itu dalam rangka mengantisipasi maraknya kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya bermodus Pekerja Migran Indonesia (PMI). Untuk itu, perlu adanya kerja sama antar lembaga dengan kementerian.
-
Kenapa berita hoaks ini beredar? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
-
Kenapa BMKG memastikan bahwa berita tentang tsunami di Batam dan Tanjungpinang adalah hoaks? Berita itu tidak benar dan BMKG tidak pernah membuat berita tersebut," kata Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Hang Nadim Batam Ramlan dalam keterangannya, seperti dilansir dari Antara.Dia menyebut berita tersebut hanya isu dan membohongi masyarakat."Karena isu tersebut tidak mempunyai dasar ilmiah yang jelas," ujarnya.
-
Bagaimana Menkopolhukam menanggapi kerja sama dengan BP2MI? Kata dia, Hadi menyambut baik kerja sama itu dan siap memberikan dukungan kepada BP2MI. Bahkan, tidak segan memberikan hukuman sesuai perundangan-undangan.
-
Apa yang dibahas oleh Kepala BP2MI dan Menkopolhukam dalam pertemuan tersebut? "Kami bicara dengan Pak Menko terkait praktik perdagangan orang dalam konteksnya pekerja migran Indonesia," kata Benny.
-
Siapa yang terbukti bersalah dalam kasus korupsi BTS Kominfo? Jaksa menilai terdakwa Sadikin Rusli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 butir ke satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum.
Baca juga:
Banyak berita tipu-tipu makin buat masyarakat tabayyun
Perwakilan Facebook akhirnya ketemu Menkominfo bahas hoax
Ketemu perwakilan Facebook, Menkominfo tak bahas soal pajak
Jerman ancam denda Facebook jika tak mampu saring berita hoax
Masyarakat sering dapatkan berita tipu-tipu di media sosial