Kepala daerah marak ditangkap KPK, parpol jangan lagi minta mahar politik
Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi tangkap tangan (OTT). Politisi PDIP itu menjadi Kepala Daerah ke- 100 yang diproses KPK.
Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi tangkap tangan (OTT). Politisi PDIP itu menjadi Kepala Daerah ke- 100 yang diproses KPK.
Ahli Hukum Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi), Bayu Dwi Anggono menilai banyaknya korupsi di Indonesia dikarenakan biaya politik Pilkada yang mahal dan mahar politik terhadap parpol.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Siapa yang diduga terlibat dalam kasus korupsi? Sorotan kini tertuju pada Sirajuddin Machmud, suami dari Zaskia Gotik, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Mengapa Menteri Jokowi yang terjerat kasus korupsi banyak berasal dari kader partai pendukung pemerintah? Di mana para menteri yang terjerat korupsi adalah kader partai pendukung pemerintah.
"Pilkada langsung saat ini berbiaya tinggi, yang kemudian akan menyebabkan potensi kepala daerah untuk melakukan praktik korupsi itu ya. Karena itu yang harus kita benahi adalah bagaimana menciptakan Pilkada dengan biaya yang murah," jelasnya di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (27/10).
Dia mengatakan, perlu ada peran partai politik, penyelenggara pemilu, dan pengawas pemilu untuk menciptakan Pilkada yang murah.
"Partai politik apa yang bisa lakukan? Dengan tidak lagi memungut mahar politik. Saya meyakini mahar politik ada, karena berdasarkan berbagai keterangan para calon yang gagal jadi kepala daerah, mereka mengatakan, kami sudah menyetor uang dan sebagainya," lanjutnya.
Karena itu, dia menyayangkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang dinilainya belum berfungsi efektif dalam mencegah terjadinya pembayaran mahar politik.
"Namun sayangnya kemudian Bawaslu tidak mampu membuktikan itu karena berbagai faktor, alasannya sulit membuktikan dan sebagainya, tapi orang meyakini mahar politik itu ada," kata Bayu.
Reporter: Ratu Annisaa Suryasumirat
Baca juga:
Jual beli jabatan & perizinan jadi kasus terbanyak kepala daerah terjerat hukum
Mahar politik dari parpol dinilai sebagai penyebab kepala daerah korupsi
Kemendagri sebut utang piutang politik jadi faktor kepala daerah terjerat korupsi
Kepala daerah marak ditangkap KPK, masyarakat ikut andil bertanggung jawab
Marak kepala daerah ditangkap KPK, ini program Jokowi-Ma'ruf perangi korupsi
Bupati pendukung Jokowi diciduk KPK, tim Prabowo bersyukur tak libatkan kepala daerah