Kepuasan Publik Terhadap Jokowi Naik Jelang Akhir Masa Jabatan, Begini Respons Istana

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menekankan kerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik tetap optimal di pengujung akhir masa kerja Kabinet Indonesia Maju.

“Pemerintah tidak sedikitpun terganggu oleh waktu (akan) berakhirnya kabinet ini. Jadi kami tetap memberikan pelayanan optimum,” kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/6).

Hal itu disampaikan Moeldoko berkaitan dengan meningkatnya kepuasan publik terhadap pemerintah di pengujung akhir masa kerja Kabinet Indonesia Maju.

Saat ditanya mengenai kepuasan publik itu banyak disampaikan oleh masyarakat golongan bawah yang menjadi penerima bantuan sosial, Moeldoko mengatakan bahwa faktanya pemerintah memang tidak pernah kendur dalam memberikan pelayanan.

Menurutnya hal itu yang menyebabkan publik kemudian memberikan apresiasi kepada pelayanan pemerintah.

“Ya saya pikir pemerintah sampai dengan ujung waktu pemerintahan ini tidak pernah kendur dalam memberikan pelayanan kepada publik. Itu kunci. Kuncinya di situ. Sehingga tidak sedikitpun persoalan muncul karena pelayanan, sehingga masyarakat mengapresiasi. Itu yang perlu dilihat,” kata Moeldoko.

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin mencapai 75,6 persen versi Litbang Kompas. Angka ini merupakan tertinggi sejak survei periode pemerintahan kedua Jokowi dilakukan pada Oktober 2019.

Hasil survei Desember 2023, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin mencapai 73,5 persen, konsistensi meningkat sejak Oktober 2022.

Pada sektor politik keamanan, kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin mencapai 85,5 peren. Publik yang tidak puas 14,5 persen.

Selanjutnya di bidang ekonomi, kepuasan publik sebesar 65,1 persen. Sementara yang tidak puas 34,9 persen. Untuk bidang kesejahteraan sosial, publik yang puas mencapai 82 persen, yang tidak puas 18 persen.

Meski begitu, kepuasan publik di sektor hukum paling rendah, jika dibandingkan dengan bidang politik keamanan, kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Dalam survei yang digelar pada tanggal 27 Mei sampai 2 Juni 2024, kepuasan publik pada bidang hukum hanya 57,4 persen. Sedangkan yang tidak puas 42,6 persen.

Metodologi penelitian ini melibatkan 1.200 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi.

Tingkat kepercayaan sebesar 95 persen, dengan margin of error 2,83 persen.