Jokowi Minta Kemendag Atur Perdagangan Tanaman Kratom
18.000 keluarga di Kalimantan Barat hidupnya bergantung pada tanaman kratom.
18.000 keluarga di Kalimantan Barat hidupnya bergantung pada tanaman kratom.
Jokowi Minta Kemendag Atur Perdagangan Tanaman Kratom
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) membuat aturan standarisasi perdagangan tanaman kratom. Hal ini agar kratom yang diekspor tak lagi mengandung efek samping yang berbahaya bagi kesehatan.
"Tadi arahan Presiden (Jokowi) pertama, supaya Kemenkes, BRIN, dan BPOM lanjutkan riset sesungguhnya yang aman seberapa bagi masyarakat," kata Kepala Staf Presiden Moeldoko kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/6).
"Kemendag atur tata niaganya untuk bentuk suatu standardisasi sehingga tak ada lagi kratom produk Indonesia yang kandung bakteri ecoli, salmonella, logam berat," sambungnya.
Dia menyampaikan saat ini banyak daun kratom Indonesia yang ditolak oleh eksportir karena mengandung bakteri-bakteri berbahaya. Oleh sebab itu, Moeldoko menekankan pentingnya pengaturan perdagangan tanaman kratom.
"Karena sudah ada eksportir kita di-reject barangnya. Kenapa terjadi? Karena belum diatur tata niaganya dengan baik," ujarnya.
Selain itu, Moeldoko menilai perlunya pengawasan proses produksi tanaman kratom agar kualitas produknya terjaga baik. Dia menuturkan aturan tersebut akan ditentukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Berikutnya kemendag akan menentukan eksportir terbatas sehingga semua akan bisa ekspor dan terjaga dengan baik kualitasnya," tutur Moeldoko.
Disamping itu, dia mengatakan bahwa sebanyak 18.000 keluarga di Kalimantan Barat hidupnya bergantung pada tanaman kratom. Tak hanya itu, kata Moeldoko, pertumbuhan pohon kratom dapat menjaga kelestarian lingkungan, yang berbeda dengan ganja.
"Kalau dia (tanaman ganja) kan dicabut, kratom ini pohon besar," ucapnya.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa tanaman kratom yang diekspor memiliki mutu yang buruk dan harga murah. Sehingga, pemerintah merasa perlu mengatur tata niaga dan perdagangan kratom untuk menjamin standar dan kualitasnya.
"Kratom kan di ekspor bebas mutunya buruk harganya murah. Tadi rapat memutuskan akan di atur tata niaganya kratom agar Mendag mengatur mengenai eksportir yang terdaftar, sehingga mutu standar akan dikendalikan," pungkas Zulhas.
