Jokowi Rapat Internal Bahas Pengelolaan Tanaman Kratom
Moeldoko mengungkapkan, selain itu diperlukan aturan mengenai perdagangan Kratom.
Moeldoko mengungkapkan, selain itu diperlukan aturan mengenai perdagangan Kratom.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat internal di Istana Negara, Jakarta, membahas tata kelola tanaman Kratom. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, selama ini belum ada standarisasi pengelolaan Kratom.
"Kita itu belom ada standarisasi mengelola, sehingga kalau masyarakat secara individu berusaha ekspor itu kadang-kadang ada reject karena disinyalir ada bakteri. Ini perlu kita bahas perlu ada standarisasi," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/6).
Dia mengungkapkan, selain itu diperlukan aturan mengenai perdagangan Kratom. Dia mengatakan, perlu ada percepatan untuk menyusun aturan tersebut yang kini tengah disusun Kementerian Perdagangan.
Berikutnya, adalah masalah penggolongan. Dia mengatakan, masih ada perbedaan antara BNN dengan hasil riset BRIN terkait kratom. Menurutnya, juga perlu diriset seberapa jauh bahayanya untuk kesehatan.
"Karena kita ingin memastikan sebenarnya seperti apa sih kondisi Kratom itu, masih ada perbedaan persepsi untuk itu. Saya juga meminta BRIN untuk melakukan riset," ujarnya.
"Risetnya mengatakan bahwa mengandung tapi dalam jumlah tertentu, artinya saya minta lagi jumlah tertentu seperti apa yang itu membahayakan kesehatan, sehingga nanti ini in line dengan status yang telah diundangkan DPR, itulah kira-kira," tukas Moeldoko.
Rapat ini turut dihadiri Wapres Ma'ruf Amin dan sejumlah menteri di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Mentan Pertanian Amran Sulaiman, dan Mendag Zulkifli Hasan.
18.000 keluarga di Kalimantan Barat hidupnya bergantung pada tanaman kratom.
Baca SelengkapnyaPemerintah berharap ke depannya ada aturan soal jual beli kratom di toko-toko, usai hasil riset BRIN dan Kemenkes keluar.
Baca SelengkapnyaEfek samping dari penggunaan kratom cukup membahayakan bila tidak sesuai takaran.
Baca SelengkapnyaKratom memiliki manfaat kesehatan, seperti obat anti nyeri hingga penyakit kanker.
Baca SelengkapnyaUU Kesehatan disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa (11/7).
Baca SelengkapnyaUntuk kementeriannya, AHY belum bisa menyimpulkan berapa banyak ASN yang akan dipindahkan ke IKN.
Baca SelengkapnyaStrategi besar negara tidak semuanya bisa dibuka, karena bukan toko kelontong.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi telah menandatangani Keppres tentang pemberhentian dengan hormat Mahfud Md dari jabatan Menko Polhukam.
Baca SelengkapnyaMeski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca Selengkapnya