Kerasnya Amien Rais tolak reklamasi & tantang Menteri Luhut adu data

Mantan Ketua Umum Muhammadiyah ini mengaku mendapat kabar ada pejabat pemerintah yang menerima uang sebesar Rp 10 triliun dari pengembang untuk memuluskan proyek reklamasi tersebut.

2017-05-17 07:30:00

Polemik soal proyek reklamasi Pantai Utara atau Teluk Jakarta hingga kini masih berlanjut. Bahkan, perdebatan mengenai lanjut atau tidaknya proyek reklamasi makin memanas.

Adalah Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang selalu menentang keras reklamasi Teluk Jakarta. Menurut Amien, reklamasi hanya menguntungkan segelintir orang dan sebaliknya, secara umum merugikan mayoritas warga Ibu Kota Jakarta.

Semenjak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjabat Gubernur DKI Jakarta dan ngotot kelanjutan proyek reklamasi, Amien Rais tak segan melayangkan kritikan keras. Apalagi setelah Ahok tak menjabat dan jagoan Amien yakni pasangan Anies Baswedan - Sandiaga Uno menang di Pilgub DKI Jakarta 2017. Amien makin keras menolak reklamasi Teluk Jakarta.

Mantan Ketua Umum Muhammadiyah ini mengaku mendapat kabar ada pejabat pemerintah yang menerima uang sebesar Rp 10 triliun dari pengembang untuk memuluskan proyek reklamasi tersebut.

"Ini jelas Podomoro ya sudah membuat iklan di Hong Kong, katanya ada pejabat kita yang dapat Rp 10 triliun," kata Amien dalam seminar dengan tema "Stop Reklamasi Teluk Jakarta" di Gedung DPR, Senayan, Selasa (16/5).

Menurut Amien, reklamasi ini dikhawatirkan hanya demi memenuhi kepentingan pengembang dan pihak asing saja terutama warga negara Cina. Amien berujar sudah ada pengembang yang membuat iklan di Hong Kong.

Amien mendesak agar proyek besar reklamasi tersebut harus segera dimoratorium. Karena reklamasi hanya menguntungkan segelintir pihak yakni para pengembang.

"Secara logis untuk kepentingan bangsa, ini harus kita hentikan bersama-sama," tegas Amien.

Mantan Ketua MPR ini mengaku senang dan bersyukur Ahok kalah di Pilgub DKI Jakarta. Dengan begitu, reklamasi teluk Jakarta benar-benar bisa dihentikan.

"Apa yang disampaikan Mas Anies- Sandi sejak dulu betul hentikan (reklamasi) kembali kepada kepentingan rakyat," tegas Amien.

Tak berhenti di situ, Amien juga siap meladeni tantangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Amien siap beradu data dan fakta soal reklamasi Teluk Jakarta.

"Kemudian kita menghargai Pak Luhut Panjaitan dan dia menghargai kita mari kita adu fakta dan data. Kalau memang (data) Pak Luhut justru reklamasi mengurangi banjir itu betul yah sudah saya tiarap, tapi kalau data kita lebih kuat Pak Luhut mohon maaf hentikan (reklamasi)," jelas Amien.

Luhut Panjaitan ©2016 merdeka.com/imam buhori

"Apalagi ini Pak Luhut yang menantang, saya (Luhut) sudah punya data saya sudah punya tim, tapi buktinya ini aja masih disiapkan oleh Bappenas," sambungnya.

Amien siap mengalah jika pihak Menteri Luhut memiliki data yang benar soal reklamasi Jakarta dan warga sekitar mendapatkan manfaat dari proyek tersebut. Namun sebaliknya, jika data yang diperoleh dari tim penolak reklamasi benar maka pihak Luhut yang harus menerima dengan men-stop proyek tersebut.

"Kalau sudah dipatahkan argumen kita, kita serahkan reklamasi jalan terus karena salah kita. Tapi kalau pihak Pak Luhut pemerintah keliru maka sebaiknya apa yang disampaikan Mas Anies-Sandi sejak dulu betul hentikan reklamasi untuk kembali kepada kepentingan rakyat," pungkasnya.

Sedangkan Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan berencana bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan. Luhut akan menjelaskan program reklamasi teluk Jakarta yang saat kampanye ditolak oleh pasangan Anies-Sandi.

Menanggapi itu, Anies menegaskan, pihaknya lebih memfokuskan 23 janji kampanye. Soal reklamasi yang diminta Luhut, Anies tak mau menjawab lugas.

"Janji kampanye (23 janji) apa kemarin, kita jalankan sesuai janji kampanye," kata Anies.

Anies berpandangan, banyaknya pulau reklamasi sudah dibangun, nantinya akan dimanfaatkan masyarakat. Terutama untuk fasilitas publik. Pembangunan nantinya juga bakal ditawarkan kepada pihak swasta.

"Intinya adalah fasilitas publik itu sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang banyak dan dimanfaatkan, pengelolaannya bisa oleh pemerintah oleh macam-macam (swasta) tapi intinya bermanfaat untuk publik," kata Anies di Asrama Haji, Pondok Haji, Jakarta Timur, Selasa (15/5).

Setop pembangunan pulau reklamasi, sudah menjadi janji Anies Baswedan dan Sandiaga selama masa kampanye Pilgub. Sehingga perlu direalisasikan ketika memimpin ibu kota. Untuk itu, pihaknya masih menggodok rencana dalam mengelola pulau terlanjur telah dibangun.

Adapun fasilitas publik nantinya bisa berupa sarana olahraga, budaya, wisata pantai maupun pembangunan properti termasuk pelabuhan. Untuk itu, tim sinkronisasi dibuat Anies-Sandi berkomunikasi dengan masyarakat, terutama nelayan, dan para stakeholder untuk menampung berbagai ide gagasan.

"Sehingga tempat yang sudah sekarang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi bukan idenya Anies, bukan idenya Sandi, bukan idenya satu dua orang, tapi justru kita ingin dengar yuk yang terbaik untuk tempat ini," ujarnya.

Baca juga:
Amien Rais tantang Menteri Luhut adu data soal reklamasi Jakarta
Sekda DKI belum tahu Anies ingin jadikan reklamasi kawasan umum
Amien Rais sebut ada pejabat dapat Rp 10 T dari pengembang reklamasi
Nelayan tolak reklamasi meradang di depan anggota DPR
Anies tawarkan swasta kelola pulau reklamasi yang terlanjur dibangun
Nasib reklamasi teluk Jakarta di tangan tim sinkronisasi Anies-Sandi
Sudirman Said segera kaji reklamasi teluk Jakarta

(mdk/msh)