Kerusuhan di Mako Brimob, Polri diminta harus ada pejabat polisi dicopot

Kerusuhan di Mako Brimob, Polri diminta harus ada pejabat polisi dicopot. IPW menilai, kasus kerusuhan yang menewaskan lima polisi itu sepertinya akan dilupakan begitu saja tanpa ada yang bertanggungjawab dan tanpa ada yang harus dicopot.

2018-05-29 09:27:48

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, sudah 20 hari kasus kerusuhan di Rutan Brimob berlalu tetapi hingga kini Polri belum juga mengumumkan dan mencopot, siapa pejabat kepolisian yang harus bertanggungjawab. Lima anggota Polri telah menjadi korban keganasan para narapidana terorisme pada Selasa (8/5) malam, sekitar pukul 19.00 WIB.

"Indonesia Police Watch (IPW) sangat menyayangkan, jika Polri mendiamkan kasus ini dan menganggapnya sebagai kasus biasa, sehingga tidak perlu ada yang bertanggungjawab dan tidak perlu ada pejabat kepolisian yang harus dicopot dari jabatannya untuk mempertanggungjawabkan kasus ini," kata Neta dalam keterangan tertulis, Jakarta, Selasa (29/5).

IPW menilai, kasus kerusuhan yang menewaskan lima polisi itu sepertinya akan dilupakan begitu saja tanpa ada yang bertanggungjawab dan tanpa ada yang harus dicopot.

"Padahal jika dicermati, kasus kerusuhan itu terjadi akibat kecerobohan yang luar biasa dari aparatur institusi kepolisian dimana 160 tahanan teroris ditempatkan di rutan yang tidak layak hingga Kapolri mengaku kaget Rutan Brimob menjadi begitu over kapasitas," ujarnya.

"Kapolri sendiri pernah beberapa kali mengatakan, jika ada pejabat kepolisian yang tidak becus menjalan tugasnya, seperti Kapolres atau Kapolda kecolongan di wilayah tugasnya, akan segera dicopot dari jabatannya. Kini sudah 20 hari kasus kerusuhan di rutan Brimob terjadi, yang kemudian disusul terjadi kasus rentetan bom di sejumlah tempat di Surabaya," tambahnya.

IPW menuntut Polri harus segera mencopot para pejabat kepolisian yang bertanggung jawab dalam kasus ini, baik di Rutan Brimob maupun di Surabaya. Kecerobohan aparatur di Rutan Brimob maupun kelengahan jajaran kepolisian di Surabaya Jatim harus dipertanggungjawabkan.

"Jika tidak ada tindakan tegas, para pejabat kepolisian yang bertanggungjawab, tidak akan pernah punya tanggungjawab moral dalan menjalankan tugas tugas yang sudah diamanahkan dan mereka akan berubah menjadi raja raja kecil yang tak tersentuh," ucapnya.

Selain mengumumkan siapa yang harus bertanggungjawab dalam kerusuhan di Rutan Brimob, Polri juga harus segera mengumumkan siapa saja pelaku pembantaian sadis terhadap lima polisi di Rutan Brimob.

"Ini perlu segera dilakukan Polri untuk menghargai rasa keadilan keluarga korban, sehingga tidak terkesan kelima polisi itu mati konyol tanpa diketahui siapa yang membunuhnya. Belajar dari kerusuhan di Rutan Brimob sudah saatnya Polri tidak lagi melakukan kebohongan publik yang sangat memalukan, dimana dalam kasus kerusuhan di Rutan Brimob, Polri berkali kali mengatakan tidak ada polisi yang tewas," ungkapnya.

"Tetapi sore harinya Polri kemudian mengakui bahwa ada lima polisi yang tewas. Bagaimana pun sudah tidak zamannya lagi Polri menutup-nutupi kenyataan yang ada. Bagaimana pun kebohongan publik, selain sangat memalukan institusi juga melukai rasa keadilan keluarga korban, yang akan merasa institusi tempat mereka mengabdi ternyata tidak menghargai pengorbanan anggota keluarga nya sebagai polisi, meski mereka sudah mati dibantai teroris," sambungnya.

Untuk itu Polri harus segera mengumumkan siapa yang bertanggungjawab dan siapa yang membantai kelima polisi tersebut dan Polri jangan kembali melakukan kebohongan publik untuk menutup nutupi kasus ini.

Baca juga:
Pemuda Muhammadiyah nilai kerusuhan Mako Brimob mirip tragedi 1965
Kapolri usul rutan baru tahanan teroris dibangun di Cikeas
58 Napi teroris dipindah ke Gunung Sindur pelaku rusuh di Mako Brimob
Cuma 88 napiter Mako Brimob tertampung di Nusakambangan, Komisi III janjikan LP baru
'Rizal Ramli jangan lihat rusuh Mako Brimob hanya sepotong sudut pandang'
Rizal Ramli: Kepala Mako Brimob harus mengundurkan diri

(mdk/eko)