Ketua Banggar Minta Pemerintah Tak Terlena Pertumbuhan Ekonomi Terus di 5 Persen
Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 10 tahun terakhir tidak beranjak dari angka 5 persenan.
Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 10 tahun terakhir tidak beranjak dari angka 5 persenan. Memang pertumbuhan saat ini yang tepatnya berada di angka 5,2 persen menurut Said sudah sesuai dengan target yang dicanangkan pemerintah bersama DPR. Tapi seharusnya menurut Said, pemerintah harus lebih berani berbuat lebih dari itu agar pertumbuhan dapat menyentuh angka 6 persenan.
"Kita berharap, Pemerintah bisa segera melepaskan diri dari jebakan pertumbuhan ekonomi 5 persenan yang telah menghantui kita dalam satu dekade terakhir," kata Said Abdullah, melalui siaran persnya, Kamis (19/9/2024).
- DPR dan Pemerintah Sepakat Prabowo-Gibran Harus Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,6 Persen di 2025
- Pj Gubernur Kaltim Ajak Warga Pemaluan Duduk Bareng: IKN di Kaltim akan Dorong Laju Pertumbuhan Ekonomi
- Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diyakini Bakal Naik Usai Pemilu 2024
- Kondisi Ekonomi 2024 Masih Suram, Sri Mulyani Bongkar Penyebabnya
Said mengingatkan jangan sampai Indonesia masuk dalam jebakan yang sama dalam lima tahun kedepan di mana pertumbuhan ekonominya masih di kisaran 5 persenan. Ia ingin pemerintah memastikan mesin ekonomi Indonesia berada dalam kondisi yang prima untuk bisa tumbuh lebih baik kedepannya.
Said juga menyinggung mengenai target pencapaian inflasi yang terkendali pada angka 2,5 persen. Menurut Said, disaat negara lain masih berjuang menurunkan angka inflasi kita sudah bisa mencapai angka inflasi normal sama seperti saat sebelum terjadinya krisis.
Tetapi sekali lagi ia mengingatkan, terjadinya fenomena deflasi yang sudah kita alami dalam empat bulan berturut-turut semenjak bulan Mei 2024, dikhawatirkan mengindikasikan terjadinya penurunan daya beli masyarakat. Di mana hal itu kemudian berdampak terhadap pelemahan ekonomi.
"Untuk menjaga laju inflasi tersebut agar tidak mengganggu kinerja Pemerintah baru nantinya, perlu memperkuat kolaborasi kebijakan antara Pemerintah dan BI, untuk menghasilkan bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang tepat dan terukur," ujar Said.
- Data NPWP Jokowi, Gibran dan Kaesang Diduga Bocor, Sri Mulyani Perintahkan Ditjen Pajak Lakukan Penyelidikan
- Melancarkan Produksi ASI Sampai Masker Kecantikan, Inilah Manfaat Daun Kelor untuk Wanita yang Jarang Diketahui
- Posyandu: Kunci Pemantauan Kesehatan Anak Sejak Dini
- 150 Kata-Kata untuk Anak Tersayang yang Menyentuh Hati dan Penuh Pesan Mendalam
- 3 Fakta Gunung Raung yang Jarang Diketahui, Salah Satu Gunung Api Paling Aktif di Indonesia Punya Jejak Erupsi Besar
Berita Terpopuler
-
Data NPWP Jokowi, Gibran dan Kaesang Diduga Bocor, Sri Mulyani Perintahkan Ditjen Pajak Lakukan Penyelidikan
merdeka.com 19 Sep 2024 -
Jokowi Tak Mau Buru-Buru Teken Kepres Pemindahan IKN, Ternyata Ini Alasannya
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Bahlil Minta Jokowi Naikkan Gaji PNS Kementerian ESDM, Ini Alasannya
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Presiden Jokowi Heran Urus Izin PLTP Memakan Waktu 6 Bulan: Saya Sendiri Tidak Kuat Menunggu Selama Itu
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Jokowi soal Belum Terbitkan Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN: Ini Bukan Pindah Rumah
merdeka.com 18 Sep 2024