Ketua DPR dan MPR nilai penangkapan Bupati Cirebon akibat ongkos politik tinggi
Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra karena diduga menerima suap jual-beli jabatan. Selain Sunjaya, lembaga antirasuah itu juga mengamankan 6 orang lainnya.
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) penangkapan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra oleh tim penyidik KPK terkait kasus jual beli jabatan menandakan sistem demokrasi di Indonesia perlu diperbaiki. Sebab, kata dia, sistem pemilihan kepala daerah secara langsung digunakan saat ini membutuhkan biaya politik yang tinggi.
"Ya menurut saya yang harus dievaluasi sistem demokrasi kita," kata Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/10).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
"Kesimpulan tim ahli yang saya rekrut dengan berbagai kajian-kajian yang ada, politik biaya tinggi, yang ditimbulkan karena pemilihan langsung itu yang menjadi akar persoalan mengapa masalah korupsi bagi para kepala daerah tidak pernah selesai dan bahkan makin," imbuh politisi Partai Golkar ini.
Bamsoet menilai seharusnya sistem pemilihan di Indonesia bisa ditekankan pada sistem yang lebih elegan dan bisa mengurangi angka pemicu korupsi jabatan. Walaupun, dia masih menginginkan sistem pemilihan secara langsung.
"Di evaluasi lagi dan kepada sistem yang lebih memungkinkan kita berdemokrasi secara elegan dan tidak berpragmatis," ujarnya.
Menurut dia, jika pemilihan dilakukan secara tidak langsung maka akan mengurangi angka korupsi. Alasannya, karena biaya politik menjadi lebih sedikit.
"Skalanya mungkin lebih kecil karena didiskusi kita dengan berbagai pihak termasuk penegak hukum mengawasi 50-60 orang DPRD yang memilih kepala daerah jauh lebih mudah dan tidak memerlukan money politic," ungkapnya.
Di tempat yang sama, Ketua MPR Zulkifli Hasan juga menilai OTT kepala daerah marak terjadi karena biaya politik yang tinggi. Terutama di pembiayaan saksi di TPS.
"Contoh saja yang saya selalu beri contoh kan lagi bahas soal saksi kan gitu. Pilgub jawa barat, jawa tengah, jawa timur saksinya Rp 100 ribu lah kan orang enggak boleh cari uang partainya uangnya dari mana? kan tetep bayar saksi," kata Zulkifli.
"Masalahnya ada yang ketauan ada yang tidak itu aja. Cobalah kalau semua bupati dipanggil semua sekarang coba cek seluruh DPRD, DPRD kota kabupaten uang ketok palu itu ada ya," ucapnya.
Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra karena diduga menerima suap jual-beli jabatan. Selain Sunjaya, lembaga antirasuah itu juga mengamankan 6 orang lainnya.
Baca juga:
TB Hasanudin soal pemecatan Bupati Cirebon: Ini peringatan, jangan coba-coba korupsi
Wapres JK sebut korupsi terjadi karena ada negosiasi eksekutif dan legislatif
Prihatin bupati Cirebon ditangkap, Emil minta Mendagri segera tunjuk Plt
OTT KPK di Cirebon, sejumlah pihak dibawa ke Jakarta
KPK tangkap bupati Cirebon terkait jual beli jabatan, total 7 orang diciduk
Bupati Cirebon yang ditangkap KPK, pemilik 70 bidang tanah berharta Rp 17 M
PDIP pecat Bupati Cirebon karena terjaring OTT KPK