Ketua DPR duga ada penyimpangan saat sosialisasi tax amnesty
"Malah orang-orang yang nggak berdaya dicecar untuk lakukan atau bayar Tax Amnesty," keluh Ade.
Rumor berembus kencang terkait penerapan tax amnesty atau pengampunan pajak dianggap menekan kalangan masyarakat menengah ke bawah. Ketua DPR Ade Komarudin menduga rumor tersebut muncul akibat adanya penyimpangan saat sosialisasi.
"Saya kira pemerintah harus tegas soal ini. Enggak usah ditakut-takuti. Sekarang ada penyimpangan dari sosialisasinya," kata Ade di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/8).
Ade berharap sosialisasi Tax Amnesty dapat dilakukan dengan benar sehingga masyarakat kelas menengah dan bawah tak merasa ditekan.
"Sekarang ada penyimpangan dari sosialisasinya. Malah orang-orang yang nggak berdaya dicecar untuk lakukan atau bayar Tax Amnesty. Kenapa? Apakah karena ketidakmampuan menghadapi konglomerat yang besar-besar itu?" katanya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait beredarnya rumor bahwa penerapan tax amnesty atau pengampunan pajak telah menekan ke masyarakat menengah ke bawah. Presiden menegaskan, Tax Amnesty diberlakukan bukan untuk menekan masyarakat baik yang memiliki usaha besar maupun kecil.
"Inikan hak, bukan kewajiban lho, jadi gimana. Kalau wajib, kamu kamu kamu seluruh masyarakat dan seluruh masyarakat misalnya harus wajib, itu baru ramai. Inikan hak, yang gede pun sama saja kan bisa menggunakan bisa tidak, yang usaha menengah juga bisa menggunakan bisa tidak. Usaha kecil juga bisa menggunakan bisa tidak. Ini kan haknya, ini payung hukum tax amnesty ini diberikan untuk itu jadi bukan wajib. kok ramai banget sih," ujar Presiden Jokowi di Bumi Serpong Damai (BSD) Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Selasa (30/8).
Jokowi menjelaskan, program tax amnesty ini diterapkan untuk para pengusaha Tanah Air yang menyimpan asetnya di luar negeri, sehingga aset tersebut dibawa kembali ke Indonesia. Namun, pengusaha-pengusaha menengah dan kecil juga diberikan kesempatan untuk mengikuti program tax amnesty.
"Tetapi untuk menghilangkan gosip, rumor atau kalau ada yang resah, kalau saya lihat di bawah juga enggak ada apa-apa. Kalau dianggap itu sudah keluar peraturan dirjen yang di situ kurang lebih mengatakan untuk misalnya petani, untuk nelayan, untuk pensiunan, sudah lah enggak perlu menggunakan haknya untuk ikut tax amnesty," ungkap Presiden.
Kepada sejumlah pihak, Presiden mengimbau agar tak membuat rumor terkait tax amnesty. Dia menekankan, masih ada program-program pemerintah yang lebih besar untuk dikerjakan.
"Kalau ada gosip yang kira-kira mengganggu atau viralnya rame-rame, diramein, aduh. Kita ini harusnya konsentrasi ke hal-hal yang besar, kamu kamu nanyakan hal-hal yang menurut saya enggak perlu diramain karena memang itu hak kok. Tapi untuk mengatasi itu ya sudahlah, sudah keluar peraturan dirjen pajak," tutup Mantan Wali Kota Solo ini.
Baca juga:
Bos Pajak: Tak ada perlakuan khusus untuk WP besar dalam tax amnesty
30 Agustus, uang tebusan tax amnesty baru 1,5 persen dari Rp 165 T
Bos Pajak janji tak usut harta yang dilaporkan dalam tax amnesty
Jokowi tak melihat ada politisasi dalam kasus tax amnesty
Dirjen Pajak: tidak ada yang bisa memboikot pajak
Ramai isu tax amnesty untuk tekan rakyat bawah, ini kata Jokowi
Ditjen Pajak: Tak benar tax amnesty menyasar rakyat kelas menengah
-
Apa saja kasus korupsi yang berhasil diungkap Kejaksaan Agung yang mendapat apresiasi dari DPR? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Siapa yang menyerahkan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya kepada Pemerintah Republik Indonesia? Hal tersebut diawali dengan penandatanganan dokumen-dokumen peralihan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya dari tangan Co Batavia en Ommenlenden kepada Basis Co Jakarta Raya.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.