Ketua DPR ingatkan pemerintah segera bayar tunjangan guru di daerah terluar
Ketua DPR Bambang Soesatyo mengingatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengawasi pemberian tunjangan bagi guru di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). Peringatan itu untuk merespons guru 3T di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Bengkayang yang belum menerima tunjangan.
Ketua DPR Bambang Soesatyo mengingatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengawasi pemberian tunjangan bagi guru di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). Peringatan itu untuk merespons guru 3T di Kabupaten Aceh Besar (NAD) dan Kabupaten Bengkayang (Kalimantan Barat) yang belum menerima tunjangan.
"Meminta Kemendikbud untuk memberikan pengawasan maksimal terhadap pelaksanaan pemberian tunjangan guru tersebut, agar penyaluran tunjangan kepada guru di daerah 3T tepat sasaran, lancar sesuai waktu pencairan dan tidak sering tertunda," ujar Bambang melalui layanan pesan, Kamis (2/8).
-
Siapa yang membiayai Soeharto untuk melanjutkan sekolah? “Saya masih ingin melanjutkan sekolah, tetapi baik ayah saya mau pun keluarga lainnya tidak ada yang sanggup membiayai saya sekolah. Keadaan ekonomi keluarga saya rendah sekali,” tulis Soeharto dalam otobiografinya Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya yang ditulis oleh G Dwipayana dan Ramadhan KH
-
Di mana Ganjar Pranowo mengisi kuliah kebangsaan? Calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo mengisi kuliah kebangsaan di FISIP UI, Senin (18/9)
-
Siapa yang menyatakan kekagumannya terhadap kemajuan peternakan di Indonesia? Sementara itu, Wael W. M Halawa salah satu peserta pelatihan menyampaikan kekagumannya dengan kemajuan dunia peternakan di Indonesia.
-
Kenapa kelas BPJS dihapus? Irsan mengatakan, untuk penyesuaian iuran ini masih perlu diskusi lebih lanjut.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kapan kelas BPJS dihapus? Sehingga, Rizzky memastikan besaran iuran sekarang masih tetap sama dengan apa yang sudah berlaku selama ini."Untuk iuran masih tetap, karena tidak ada penghapusan kelas otomatis untuk iuran, ini masih mengacu kepada Perpres yang masih berlaku yaitu Perpres 64 tahun 2020 jadi masih ada kelas dan iuran masih sama," kata Irsan di kantor Kemenkes, Jakarta, Rabu (15/5).
Legislator Golkar yang akrab disapa dengan panggilan Bamsoet itu mengatakan, perbaikan dalam tata kelola pencairan tunjangan guru harus benar-benar diperhatikan. "Dalam rangka menyejahterakan guru dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia," tegasnya.
Selain itu, Bamsoet juga mendorong Kemendikbud untuk segera memperbaiki sistem informasi tunjangan guru. Tujuannya mempermudah para guru dalam menelusuri jejak proses pencairan tunjangan.
"Karena masih banyak kekurangan dan keterbatasan informasi dalam sistem berbasis daring," tuturnya.
Bamsoet juga meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bersama Kemendikbud dan pemerintah daerah terkait untuk segera memenuhi hak-hak dasar guru 3T. Dengan demikian, katanya, kegiatan belajar mengajar di wilayah 3T juga bisa terlaksana secara baik.
Namun, Bamsoet juga mengharapkan solusi untuk pembayaran tunjangan guru 3T bukan bersifat sementara. "Meminta Kemendes PDTT, Kemendikbud bersama dengan organisasi guru di Indonesia untuk mengkaji inti masalah dari belum dibayarnya tunjangan guru, khususnya di daerah-daerah 3T, guna merumuskan solusi-solusi terbaik bagi guru di Indonesia," katanya.
Baca juga:
Ombudsman tunggu sikap resmi Pemkab Simalungun soal beasiswa Arnita
Pemerintah diminta tegas atasi dugaan penghentian beasiswa mahasiswi IPB
Mendikbud tunggu UU soal SMA dan SMK kembali dikelola Kabupaten dan Kota
Diduga karena pindah agama, beasiswa mahasiswi Simalungun dihentikan
Pemda nunggak, mahasiwa penerima bea siswa asal Nias Utara terancam DO dari IPB
Bamsoet dorong pemerintah gandeng pesantren untuk rekrut guru agama