Ketua DPR Jamin Pembahasan RUU TPKS Libatkan Masyarakat
"Sehingga akan sesuai dengan niat baik dan harapan kita semua ini akan bermanfaat ke depannya dan sebagai UU yang tidak cacat hukum," ujar politikus PDIP ini.
Draf RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) akan disahkan menjadi inisiatif DPR pada 18 Januari 2022. Ketua DPR RI Puan Maharani menjamin, dalam proses pembahasan bersama pemerintah akan melibatkan masyarakat. DPR terbuka dengan masukan masyarakat umum.
"Targetnya adalah dibahas secepat-cepatnya dan pembahasan terbuka menampung masukan dari umum," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (11/1).
-
Apa yang akan dilakukan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani terkait calon Panglima TNI? Nama calon panglima TNI akan diumumkan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Calon tunggal sesuai amanah UU," imbuhnya.
-
Bagaimana Puan Maharani bisa menjadi Ketua DPR? Kini puan Maharani menjabat sebagai Ketua DPR RI periode 2019 hingga 2024. Dia menjadi wanita pertama yang menduduki jabatan Ketua DPR.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Apa yang diputuskan oleh Puan Maharani mengenai rapat paripurna? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual. Padahal, sebelumnya selama masa pandemi Covid-19 anggota dewan diperbolehkan hadir secara virtual.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
-
Di mana sentra kerajinan tembaga yang dikunjungi Puan Maharani? Di lereng Gunung Merapi, tepatnya di Desa Tumang, Kecamatan Cepogo, terdapat sebuah sentra kerajinan tembaga dan kuningan.
RUU TPKS akan dibahas bersama pemerintah setelah drafnya disahkan menjadi usulan inisiatif DPR RI. Puan meminta pemerintah sudah menyiapkan daftar Inventarisasi masalah (DIM). Agar bisa dibahas dalam waktu yang cepat.
"Sehingga akan sesuai dengan niat baik dan harapan kita semua ini akan bermanfaat ke depannya dan sebagai UU yang tidak cacat hukum," ujar politikus PDIP ini.
Sementara itu, alat kelengkapan dewan (AKD) yang akan membahas RUU TPKS belum diputuskan. Hal ini perlu dibahas dahulu dalam rapat pimpinan dan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI. Rapat itu rencananya akan diagendakan pada pekan ini.
"Itu nanti akan kami sepakati dalam Bamus dalam minggu ini," ucap Puan.
Baca juga:
DPR Sahkan Draf RUU TPKS 18 Januari 2022
Sidang Paripurna Hari Ini, DPR akan Bahas Nasib RUU TPKS
Buka Masa Sidang 2021-2022, Ketua DPR Segera Bahas Nasib RUU TPKS
NasDem: RUU TPKS Khusus Atur Kekerasan Seksual, Kalau Dicampur Hal Lain Jadi Bias
PKS Dukung Pengesahan RUU TPKS Jika Kebebasan dan Penyimpangan Seksual Dipidana
Survei SMRC: 60 Persen Publik Setuju RUU TPKS Disahkan