Ketua DPR Usul Istana Negara di IKN Nusantara Diapit Mabes TNI dan Polri
Pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang hadir menjelaskan Mabes TNI berada di sisi depan Istana. Namun Mabes Polri posisinya berada di bagian bawah Istana dan Mabes TNI.
Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri, Ketua DPR Puan Maharani menyinggung soal pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Ia menyampaikan usulnya mengenai lokasi Mabes TNI dan Mabes Polri di IKN Nusantara.
Saat memberikan pembekalan kepada komando utama (Kotama) TNI-Polri, termasuk para Pangdam dan Kapolda, Puan menceritakan pengalamannya meninjau lokasi IKN Nusantara.
-
Bagaimana payudara ibu menyusui berubah? Produksi ASI dimulai bahkan sebelum pasokan ASI lengkap, biasanya dua hingga empat hari setelah melahirkan. Pada tahap ini, beberapa ibu mengalami masa pembengkakan ketika payudara terasa sangat penuh dan tidak nyaman. Namun, ini biasanya berlangsung singkat dan membaik dalam 48 hingga 72 jam.
-
Siapa yang menganiaya ibu kandungnya di Pekanbaru? Pelaku insial H anak kandung korban, kejadian pengniayaan itu sudah lama, yakni pada Jumat 10 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib. Tapi, videonya baru tersebar sekarang, makanya kami langsung gerak cepat ke rumah pelaku," kata Bery kepada merdeka.com.
-
Di mana letak ibu kota Garut? Ibu kota kabupaten ini terletak di kecamatan Tarogong Kidul.
-
Di mana lokasi ibu kota baru Mesir? Ibu kota baru Mesir ini dirancang seluas 700 kilometer persegi atau kira-kira seukuran Singapura.
-
Bagaimana Palangka Raya disiapkan menjadi calon Ibu Kota? Di tahun yang sama, Soekarno semakin optimis dan menggencarkan promosi Palangka Raya sebagai calon ibu kota negara. Keyakinan Soekarno sederhana, karena saat itu Pemerintah Republik Indonesia belum pernah membuat kota sendiri secara mandiri. Pemerintahan Soekarno pun jor-joran membangun sejumlah fasilitas di tengah kondisi negara yang baru saja merdeka.
-
Kapan Palangka Raya ditetapkan menjadi calon Ibu Kota? Gagasan ini sebelumnya dilemparkan oleh Presiden Soekarno pada 1950-an lalu. Saat itu, Soekarno melihat Palangka Raya memiliki potensi yang kuat sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian negara.
“Saat saya mendapat pemaparan lokasi Istana Negara, gedung pemerintahan, dan lain sebagainya, yang saya tanya malah Mabes TNI dan Mabes Polri di mana,” ungkap Puan, Selasa (1/3).
Pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang hadir menjelaskan Mabes TNI berada di sisi depan Istana. Namun Mabes Polri posisinya berada di bagian bawah Istana dan Mabes TNI.
Menurut Puan, seharusnya lokasi Mabes TNI dan Mabes Polri sejajar. Puan juga menyarankan lokasi kedua markas besar dua institusi itu berdekatan dengan Istana.
“Pendapat saya harusnya berdekatan dan posisi Mabes TNI dan Mabes Polri mengapit Istana Negara sehingga ketika koordinasi dan jika perlu BKO menjadi mudah,” tuturnya.
Posisi Mabes TNI dan Mabes Polri yang berdekatan pun dinilai akan mengoptimalkan sinergitas kedua instansi. “Sebab bila lokasinya terpisah cukup jauh, koordinasi antara TNI dan Polri akan mudah terkendala,” kata dia.
Lokasi Mabes TNI dan Mabes Polri yang jauh dari Istana Negara disebut Puan akan sama seperti di Jakarta. Sebab Mabes TNI yang berada di Cilangkap, Jakarta Timur, dan Mabes Polri di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sangat jauh dengan Istana yang lokasinya di Jakarta Pusat.
“Artinya presiden panggil Panglima TNI dan Kapolri harus datang dalam 10 menit. Kalau bisa tinggal jalan kaki,” sebut Puan.
Tak hanya itu, Ketua DPR juga menyoroti perlunya pangkalan udara (TNI) di dekat pusat Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Sebab berdasarkan rencana, bandara untuk kawasan IKN akan memanfaatkan Bandara di Balikpapan.
“Hanya nanti katanya akan dibuat airport dekat Istana untuk VIP. Kalau menurut saya lebih baik airport VIP ini sekaligus dibangun Lanud sehingga ada pertahanan udara di IKN,” sebut Puan.
Mantan Menko PMK ini meminta agar TNI dan Polri lebih mengkoordinasikan mengenai lokasi mabes di IKN secara lebih mendalam.
“Jangan sampai nanti yang lain sudah jadi, TNI dan Polri ketinggalan. Nanti juga ini akan menjadi perhatian, karena penganggarannya akan dibahas di DPR,” ungkapnya.
Reporter: Delvira Hutabarat/Liputan6.com
(mdk/fik)