Ketua Komisi II dukung KPK proses hukum kasus korupsi calon kepala daerah
Menurut politisi Golkar ini, KPK harus menjalankan tupoksinya. Imbauan pemerintah tersebut, menurut Amali, tak perlu benar-benar dilakukan. Sebab, kerja KPK tak perlu terganggu dengan jalannya Pilkada.
Ketua Komisi II Zainudin Amali tidak sepakat dengan imbauan yang disampaikan Menko Polhukam Wiranto terkait penghentian sementara kasus korupsi menjerat calon kepala daerah peserta Pilkada serentak 2018. Pernyataan tersebut muncul sebagai tanggapan atas pernyataan KPK yang mengatakan ada calon kepala daerah akan menjadi tersangka korupsi.
Menurut politisi Golkar ini, KPK harus menjalankan tupoksinya. Imbauan pemerintah tersebut, menurut Amali, tak perlu benar-benar dilakukan. Sebab, kerja KPK tak perlu terganggu dengan jalannya Pilkada.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Siapa yang diperiksa KPK terkait kasus korupsi SYL? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin. Dia hadir diperiksa terkait kasus tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
"Saya kira silakan mereka jalan dengan tupoksinya kemudian apa yang diimbau oleh pemerintah itu diperhatikan, tapi bukan dihentikan ya," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Selasa (13/3).
Komisi II, Amali mengatakan, pernah membahas hal yang sama dengan mengundang KPK, Polri dan Kejaksaan. Namun pihak pemerintah dan fraksi-fraksi tidak menemui kata sepakat.
"Sehingga tidak ada kata sepakat seperti yang diinginkan pemerintah itu," imbuhnya.
Dia menegaskan, KPK tak perlu terpengaruh dengan imbauan pemerintah tersebut. Dia sarankan pemerintah jangan mengintervensi proses penegakan hukum. Sebab KPK perlu objektif dalam penetapan tersangka ini.
"Saya berpandangan silakan KPK menjalankan tupoksinya tanpa harus kita intervensi, tapi harus secara objektif," tutup Amali.
Baca juga:
Jika turuti Wiranto KPK bakal diserang habis-habisan
Wiranto minta KPK tunda proses hukum kasus korupsi calon kepala daerah
Mendagri sebut KPK awasi 22 provinsi dan 360 kabupaten/kota rawan korupsi
KPK kritik aturan yang membolehkan tersangka korupsi tetap maju Pilkada
Penjelasan KPK soal ada petahana bakal jadi tersangka korupsi