Ketua KPK minta kepala daerah tak tak takut gunakan anggaran

Jangan sampai uang negara mengendap lama dan perekonomian tidak tumbuh secara maksimal.

Ketua KPK, Taufiqurrahman Ruki meminta kepala daerah, kementerian/lembaga negara agar tidak takut mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan serapan anggaran. Jangan sampai uang negara mengendap lama dan perekonomian tidak tumbuh secara maksimal.

"Nah bahwa adanya ketakutan-ketakutan dari pengguna anggaran, apakah bupati atau gubernur atau kementerian/lembaga saya kira itu satu hal yang tidak perlu ditakutkan sepanjang mereka dalam melaksanakan fungsinya untuk menggunakan anggaran itu betul-betul proper. Jangan ada niat macam-macam deh, terutama niat untuk menerima sesuatu ya, pemberian atau janji," kata Ruki di Istana Bogor, Senin (24/8).

Ruki menjelaskan, jika ada indikasi merugikan keuangan negara, maka KPK akan melakukan koordinasi dengan BPK atau BPKP untuk melakukan audit investigasi. Setelah audit investigasi ditemukan, perbuatan melawan hukum apa yang mereka lakukan, baru KPK masuk dan maju dengan penyidikannya.

"Dengan demikian tidak terjadi hiruk pikuk. Kalau baru indikasi-indikasi lebih baik kita kembalikan dulu pada ahlinya yaitu auditor investigasi, mereka cukup mampu untuk melakukan seperti itu," katanya.

Ruki menegaskan, tak ada toleransi soal kebijakan yang masuk dalam ranah hukum korupsi. Maksud pengambilan kebijakan soal kesalahan administrasi, kata Ruki, maksudnya adalah menafsirkan kebijakan itu sendiri dan keluar dari kewenangannya.

"Nah itu penilaian terhadap itu. Apakah diskresi itu bertentangan dengan hukum, apakah diskresi itu betul-betul diperlukan. Jadi bukan perbuatan pidananya yang ditoleransi. Dalam kebijakan itu kan enggak semuanya harus sesuai dengan garis, ada hal-hal yang perlu ditoleransi," jelas Ruki.

"Ambil contoh paling konkret, ketika misalnya ada sebuah kampung kebakaran, tadi contohnya itu, apakah gubernur wali kota itu kemudian tidak secara spontan mengeluarkan uang untuk meringankan beban. Mereka mengatakan tidak berani kami, karena kebijakannya tidak begitu. Menurut saya ini yang salah," tandasnya.