Ketua KPK tegaskan tak ada politisasi dalami kasus Sumber Waras
KPK bekerja secara independen tidak ada namanya intervensi apalagi barter kasus.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada unsur politik dalam penyelidikan kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Terlebih lagi penyelidikan kasus bertepatan dengan ramainya bursa cagub DKI Jakarta.
"Kita bukan langkah politik, kita dijalur penegak hukum. Apapun data yang kita dapat kita jadikan dasar," kata Ketua KPK Agus Rahardjo, Kamis (10/3).
Dia juga menegaskan KPK bekerja secara independen tidak ada namanya intervensi apalagi barter kasus. Menurutnya, kasus Sumber Waras memang belum bisa dinaikan statusnya menjadi penyidikan karena belum ada alat bukti yang cukup.
Saat disinggung hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) soal kasus sumber waras, Agus enggan menjawab. Dia mengatakan hasil audit BPK masih didalami dan belum perlu dipublikasikan.
"Belum bisa kita berikan, kita masih dalami itu," pungkasnya.
Baca juga:
Andi Arief tuding Ahok korupsi Sumber Waras
Ini tanggapan Ahok disebut Fadli Zon terlibat korupsi Sumber Waras
Fadli Zon minta KPK tak lindungi Ahok dalam korupsi Sumber Waras
Kasus Sumber Waras, KPK belum lihat ada indikasi korupsi
M Taufik ragu pernyataan KPK sebut Sumber Waras tak ada korupsi
Prijanto sebut pembelian lahan Sumber Waras langgar banyak peraturan
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Apa yang menjadi status Karna Suswandi di mata KPK? Yang jelas Kami tidak masuk di dalam Ranah politik Jadi kalau memang itu Boleh atau tidak boleh bisa atau tidak bisa. Maka itu tentunya dikembalikan oleh KPU ya sebagai lembaga yang akan menentukan statusnya yang bersangkutan
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).