Ketua KPK Usul ke Jokowi Agar Tidak Ada Penambahan Kementerian Baru
Kalau pun ada kata Agus, pemerintah bisa melihat negara Amerika Serikat yang dibentuk homeland security bukan menciptakan organisasi baru.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap kepada Presiden Joko Widodo agar tidak ada penambahan lembaga, kementerian, atau organisasi baru. Dia menilai lebih baik jika ingin menambah organisasi baru lebih baik dijadikan satu organisasi agar lebih efisien.
"Kami sangat berharap, betul-betul berharap tidak ada penambahan organisasi baru. Kalau mau efektifkan kerja kita jadi satu organisasi yang ada jadi cara yang lebih baik," kata Agus dihadapan Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (13/3).
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Apa yang mungkin diberikan Jokowi untuk Kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
Kalau pun ada kata dia, pemerintah bisa melihat negara Amerika Serikat yang dibentuk homeland security bukan menciptakan organisasi baru. Homeland security, kata Agus adalah gabungan imigrasi, custom and border protection dan coast guard.
Tidak hanya itu, dia juga meminta agar organisasi, lembaga atau kementerian yang ada juga perlu adanya evaluasi. Dia menilai saat ini lembaga terlalu banyak. Dan terjadi tumpang tindih. Dia melihat saat ini pemerintah memiliki 34 Menteri sementara di Amerika hanya memiliki 17. Ditambah kata dia memiliki banyak lembaga.
"Apa misalkan yang ngurusi pegawai negeri, hari ini kan banyak banget ada Menpan, Lan, BKN, KASN, apa tidak bisa sih itu misalkan satu kementerian ministry of personnel management, itu jadi deputi-deputinya. jadi right sizing juga harus dilakukan," kata Agus.
"Seperti yang ngurusi laut, kalau di banyak negara pertahanan navy yang di dalam coast guard. kita banyak coba lihat, polisi air, kplpnya kementerian perhubungan, kapalnya Bu Susi juga nyidik, Bakamla. apa tidak bisa itu?" tambah Agus.
Walaupun akan banyak undang-undang tetapi hal tersebut adalah konsekuensi yang harus dilakukan jika melakukan penataan organisasi. "Ya itu kan konsekuensi. konsekuensi dari dilakukannya right-sizing pasti ada perubahan UU," kata Agus.
Baca juga:
Otak-atik Kementerian ala Jokowi
Bappenas Soal Kementerian Investasi dan Ekspor: Tinggal Menunggu Waktu
Jokowi Kumpulkan Menteri Susun Rencana Kerja Pemerintah 2020
Wapres JK: Selama 4 Tahun, Jokowi Tidak Pernah Otoriter
3 Menteri Jokowi Raih Herman Johanes Award UGM
Momen Lucu Saat Susi Pudjiastuti Terciduk Tengah Dipijat Menteri Basuki