Ketua MPR Bamsoet Dukung BPPT Kembangkan Fast Charging Station Kendaraan Listrik
Bamsoet menjelaskan, keseriusan Indonesia dalam menyongsong era kendaraan listrik juga terlihat dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL-BB) untuk transportasi jalan.
Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mendukung kinerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang pada tahun 2021 ini fokus menghasilkan berbagai prototype fast charging station. Antara lain, SONIK R2 untuk kendaraan listrik roda dua, dengan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) level 6, memiliki kemampuan melayani 2 motor listrik sekaligus. Ada juga prototype fast charging station untuk kendaraan listrik roda empat, SONIK AC, dengan TKT level 6, berdaya 22 KW arus bolak-balik.
"BPPT juga membangun Charging Station Management System (CSMS) berbasis web yang dapat digunakan untuk mengelola Charging Station BPPT Thamrin, B2TKE Puspitek, PT LEN Bandung, SPKLU MT Haryono, dan SPKLU Lenteng Agung. BPPT juga sedang mengembangkan CSMS mobile application untuk user berbasis android dan iOS. Serta melakukan kajian model bisnis serta kerjasama di bidang penerapan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) berkolaborasi dengan PT. Pertamina. Menunjukan bahwa bangsa Indonesia siap menyongsong era kendaraan listrik," ujar Bamsoet usai menerima Tim Kajian Charging Station Kendaraan Listrik BPPT, di Jakarta, Rabu (1/9/21).
-
Apa yang menjadi gebrakan Mentan yang dipuji oleh Ketua MPR? "Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan," ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
-
Siapa yang melaporkan Bambang Soesatyo ke MKD? Laporan dibuat mahasiswa Universitas Islam Jakarta bernama M Azhari terkait terkait pernyataan bahwa semua partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan UUD 1945.
-
Siapa saja yang dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian ATR/BPN? Dalam kegiatan ini, dilantik tiga pejabat untuk mengisi posisi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di tingkat pusat. Di antaranya Direktur Landreform pada Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Rudi Rubijaya; Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah pada Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan PendaftaranTanah, Ana Anida; dan Direktur Penatagunaan Tanah pada Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Wartomo. Sementara, tujuh pejabat lainnya dilantik untuk mengisi posisi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi.
-
Apa yang dilaporkan oleh M Azhari kepada MKD terkait dengan Bambang Soesatyo? Laporan tersebut terkait pernyataan Bamsoet bahwa semua partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan daripada UUD 1945 yang telah ada.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Ketua MPR Bamsoet Menerima Tim Kajian Charging Station Kendaraan Listrik BPPT©2021 Merdeka.com
Turut hadir jajaran Tim Kajian Charging Station Kendaraan Listrik BPPT, antara lain Suripto, Alkadri, Suhandojo, Supriyanto, dan Ari Marsudi.
Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, keseriusan Indonesia dalam menyongsong era kendaraan listrik juga terlihat dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL-BB) untuk transportasi jalan. Agar masyarakat semakin tertarik bermigrasi ke kendaraan listrik, salah satu kuncinya adalah pemerintah perlu memperbanyak pembangunan SPKLU, terutama di berbagai kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bali.
Ketua MPR Bamsoet Menerima Tim Kajian Charging Station Kendaraan Listrik BPPT©2021 Merdeka.com
"Data Kementerian ESDM mencatat, hingga Agustus 2021 sudah mulai terbangun 147 SPKLU di 119 lokasi di berbagai wilayah Indonesia. Targetnya, pada tahun 2030 bisa terbangun 25 ribu unit SPKLU. Agar pembangunan SPKLU bisa cepat selesai, pemerintah harus mempercepat proses perizinannya, sehingga berbagai badan usaha bisa tertarik membuat lebih banyak SPKLU," jelas Bamsoet.
Ketua MPR Bamsoet Menerima Tim Kajian Charging Station Kendaraan Listrik BPPT©2021 Merdeka.com
Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, dari hasil kajian BPPT, dengan beralih ke kendaraan listrik, Indonesia bisa menurunkan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 51 juta barel (8,8 juta kiloliter) pada tahun 2030 dan sebesar 373 juta barel (setara dengan 64 juta kiloliter) pada tahun 2050. Dengan asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp 15.000 per USD, maka potensi penghematan devisa dari penurunan impor bensin bisa mencapai 5,86 miliar USD atau sekitar 87,86 triliun rupiah pada tahun 2030 dan meningkat menjadi 82,20 miliar USD atau sekitar 1.232,93 triliun rupiah pada tahun 2050.
"Kementerian ESDM memprediksi potensi produksi mobil listrik di Indonesia tahun ini mencapai 125 ribu unit serta untuk kendaraan dua mencapai 1,34 juta unit. Pada tahun 2030, ditargetkan mencapai 2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik pada 2030. Dengan beralih ke kendaraan listrik, selain menghemat pengeluaran pribadi dan juga anggaran negara, masyarakat juga turut mensukseskan target pemerintah dalam menurunkan emisi karbon sebesar 29 persen pada 2030," pungkas Bamsoet.
Baca juga:
BPPT Ungkap Keunggulan Flare Produksi Dalam Negeri untuk Operasi Modifikasi Cuaca
Dukung Bandara Cerdas, BPPT Kembangkan Alat Pendeteksi Kerumunan
Konsep Smart Airport Diharapkan Genjot Pendapatan Angkasa Pura II
BPPT: Pengembangan EBT Tak Bisa Berjalan Sendiri-Sendiri
Hujan Buatan Sukses Naikkan Air di Danau Toba, Bantu 3 Bendungan dan 2 PLTA
Deteksi Dini Gempa dan Tsunami, BPPT Segera Operasikan 3 Teknologi Mitigasi Bencana