Ketua MPR dukung pengamanan ditingkatkan, tak harus polisi parlemen

Tidak harus polisi, tapi memang perlu peningkatan keamanan. Ya caranya dilatih lagi kemampuan protokoler gedung parlemen

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengusulkan, agar tidak terjadi kericuhan bahkan baku hantam para peserta rapat di DPR, peningkatan keamanan gedung parlemen memang dibutuhkan.

Namun Ketua Umum PAN ini juga mengatakan, peningkatan keamanan parlemen itu tidak harus diambil dari unsur kepolisian. Dirinya merasa hal itu cukup dengan melakukan pelatihan protokoler di internal pengamanan gedung dewan.

"Ya saya pikir peningkatan keamanan parlemen memang dibutuhkan agar tidak ada lagi ricuh seperti baku pukul saat rapat komisi," kata Zulkifli di kawasan Tanah Abang III, Jakarta, Selasa (14/4).

"Tidak harus polisi, tapi memang perlu peningkatan keamanan. Ya caranya dilatih lagi kemampuan protokoler gedung parlemen, agar lebih profesional," katanya menambahkan.

Zulkifli mengatakan, memang tidak tertutup kemungkinan bahwa penggunaan polisi tersebut akan digunakan, jika keamanan oleh protokoler dianggap kurang.

"Tentu kita mau menuju civil society yang matang dan baik. Pengamanan itu bisa polisi bisa juga tidak itu tergantung kesiapan protokoler agar tidak ada lagi aksi baku hantam dan lempar kursi dalam rapat," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Setya Novanto mengatakan gedung DPR sebagai objek vital (obvit) di Indonesia, perlu mendapat pengamanan yang lebih maksimal.

"Perencanaan ini sudah dibahas lama oleh Mabes Polri, harapannya sudah terbentuk sistem pengamanan yang lebih baik agar tidak ada kericuhan lagi," ujarnya.

Baca juga:
Wapres JK sebut polisi parlemen tidak diperlukan
Pimpinan Pamdal khawatir rakyat takut datang kalau DPR dijaga polisi
Tidak ada ancaman khusus, PKB tolak wacana polisi parlemen
Pemborosan, NasDem tolak wacana pembentukan polisi parlemen
Ada polisi parlemen, 300 Pamdal outsourcing terancam diberhentikan
Pimpinan Baleg DPR sebut polisi parlemen sudah dikaji Mabes Polri
Fahri Hamzah: Enggak boleh ada orang bersenjata di DPR