Kisruh JK dan Agung Laksono di Tubuh PMI, Menteri Hukum Belum Terima Data Kepengurusan

Kisruh itu melibatkan dua calon ketua umum PMI Jusuf Kalla dan Agung Laksono.

Perselisihan antara Jusuf Kalla dan Agung Laksono membuat suasana Munas PMI ke-22 semakin tegang. Lalu, berapa gaji yang diterima oleh Ketua PMI?

Pemerintah melalui Kementerian Hukum memastikan, ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI) yang sah adalah Jusuf Kalla.

Pemerintah melalui Kementerian Hukum memastikan, ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI) yang sah adalah Jusuf Kalla.

Tindakan Agung tersebut dinilai JK merupakan ilegal dan pengkhianatan terhadap organisasi PMI karena tidak mengikuti peraturan yang berlaku.

Sempat terjadi kericuhan, ketika Munas tersebut berlangsung. Agung Laksono justru mendeklarasikan sebagai Ketua Umum PMI tandingan

Hal itu ditegaskan JK usai mendapat validasi Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU).

Diketahui, Kementerian Hukum (Kemenkum) telah mengesahkan PMI dibawah pimpinan Jusuf Kalla (JK).

JK kembali ditetapkan sebagai Ketua Umum (Ketum) PMI secara aklamasi karena mendapatkan suara lebih dari 50 persen.

Setelah penyerahan surat pengesahan dari Kementerian Hukum, JK langsung menyampaikan terima kasih kepada pemerintah.

Muncul rumor Agung Laksono ingin merebut kursi Ketum PMI dari Jusuf Kalla.

Keputusan ini disampaikan oleh mayoritas peserta Munas yang terdiri atas pengurus PMI tingkat provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia.

Jusuf Kalla dan Agung Laksono berebut kursi Ketua Umum PMI.